Kamis, 29 Juli 2010

Makna Logo Polri



Makna Lambang Polri



Lambang Polisi bernama Rastra Sewakottama yang berarti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa." Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.

Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai "penguasa". Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua Negara yang disebut new modern police philosophy, "Vigilant Quiescant" (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram).

Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna sbb:

Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.

Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap.

Pancaran obor yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaaan yang berarti Polri berperan langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara.

Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

3 Bintang di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman hidup Polri. Sedangkan warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri.

Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun; tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.


TRIBRATA

Kami Polisi Indonesia

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa
dengan penuh ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menjunjung tinggi kebenaran,
keadilan dan kemanusiaan
dalam menegakkan hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Senantiasa melindungi,
mengayomi dan melayani masyarakat
dengan keikhlasan untuk mewujudkan
keamanan dan ketertiban.


CATUR PRASETYA

Sebagai insan Bhayangkara
kehormatan saya adalah berkorban
demi masyarakat, bangsa dan negara,
untuk:

1. Meniadakan segala bentuk
gangguan keamanan

2. Menjaga keselamatan jiwa raga,
harta benda, dan hak asasi Manusia

3. Menjamin kepastian
berdasarkan hukum

4. Memelihara perasaan tenteram
dan damai

PROFIL : IRJEN BEKTO SUPRAPTO KAPOLDA PAPUA

I. NAMA           : BEKTO SUPRAPTO
II. PANGKAT  : INSPEKTUR JENDERAL POLISI
III. JABATAN : KAPOLDA PAPUA

VI. DATA PENDIDIKAN :
  - Magister Sain Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia(1998)
- Lembaga Ketahanan Nasional ( 2002 )

V. DATA RIWAYAT JABATAN :
No.JABATAN  TMT/NO. SKEP 
1. Pasi Bag Ops Polwil Madura
2. Kasi Pampol Polres Dili Timtim
3. Kasat Sabhara Polres Pamekasan
4. Kapolsek Galis Polres Pamekasan
5. Kasat Serse Polres Pamekasan
6. Kasi Pam Pol Polwil Madura
7. Kapolsek Kamal
8. Kasubbag Dianmas Bag Bin Juang Korps Mahasiswa PTIK
9. Instruktur pada PTIK
10. Kasubbag Lek Bag Binkar Subdit Dalkar Dit Pers Polri
11. Kasubbag Patjab Bag Binkar Subdit Dalkar Dit Pers Polri
12. Wakapolres Kediri
13. Wakapolres Malang
14. Kabag Serse Ekonomi Dit Serse Polda Jateng
15. Kabag Tek Listitek PPITK PTIK
16. Koorspri Kapolri
17. Kapolwil Madiun
18. Kakorwa PTIK
19. Kapuskodal Ops Polda Irian Jaya
20.Peserta Dik Lemhanas  
21. Wadir IV / Wakadensus 88 AT Bareskrim Polri
22. Kadensus 88 AT Bareskrim Polri
23. Kapolda Sulawesi Utara
 24. Kapolda Papua


VI. PENUGASAN KHUSUS :
- Amerika Serikat ( 2003 )
- Polisi Internasional PBB di Nambia ( 1989 )
- Ceramah Tentang Terorisme di Asia, Australia, Amerika, Eropa, PBB dan Interpol

- Misi Olahraga di Thailand ( 1989 )

Sejarah Polda Papua

"Sejarah adalah masa lalu yang tidak mungkin terulang kembali tetapi sejarah menjadi saksi tentang apa yang terjadi pada masa kini, sedangkan masa kini adalah proses menuju masa yang akan datang "

Kepolisian Daerah Papua yang pada awalnya berstatus Kepolisian Komisariat Irian Jaya, kelahirannya ditandai dengan pemisahan dari Kepolisian Komisariat Maluku dan Irian Barat pada tanggal 27 September 1959 dengan nama Kantor Polisi Komisariat Irian Barat yang berkedudukan di SOA-SIU (Tidore) dan dipimpin oleh Kepala Polisi Komisariat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI M. SAUNI.

Setelah melalui masa peralihan sesuai persetujuan New York, pada tanggal 6 Mei 1963 Kesatuan Kepolisian Irian Barat diserahkan dari Kepala Polisi UNTEA , Mr. ROBERTSON kepada Kepala Polisi Komisariat Irian Barat yan pada waktu itu sudah dijabat oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Drs.M. SABAR KUMBINO (KPKOM ke-II) dan kedudukannya resmi dipindahkan ke SUKARNOPURA (sekarang Jayapura).

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya Kepolisian Komisariat Irian Barat berubah status menjadi Komando Daerah Irian Barat XXI (disingkat KOMDAK XXI/IRIAN BARAT) sedangkan Kepala Komisariat dirubah menjadi PANGLIMA KEPOLISIAN XXI/IRIAN BARAT.

Selanjutnya Komdak XXI/Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya dan sesuai reorganisasi/likuidasi beberapa Komdak, maka Komdak XXI/Irian Jaya akhirnya dirubah menjadi Komdak XVII/Irian Jaya dengan membawahi 17 Kores, namun sejalan dengan Reorganisasi Polri secara menyeluruh pada tahun 1984 Komdak XVII/Irian Jaya berubah menjadi POLDA IRIAN JAYA.

Menyusul pergantian nama Propinsi IRIAN JAYA menjadi Propinsi PAPUA sesuai UU Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001 maka Kepolisian Daerah Irian Jaya akhirnya menyesuaikan dan secara resmi dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/5/II/2002/Sekjen tanggal 26 Pebruari 2002 berganti nama menjadi KEPOLISIAN DAERAH PAPUA dengan membawahi 10 Polres, 124 Polsek, 2 Batalyon Brimob dan 1 Sekolah Polisi Negara.

http://papua.polri.go.id  

PROFIL KAPOLDA JAWA BARAT

N a m a             : Drs. SUTARMAN
Pangkat/ NRP : INSPEKTUR JENDERAL POLISI/ 571005756
Jabatan            : KAPOLDA JABAR
Kesatuan         : POLDA JABAR
Tempat Lahir : SUKOHARJO
Tgl Lahir         : 05-10-1957
Suku Bangsa   : JAWA
Agama             : ISLAM


Riwayat Pendidikan
NO P E N D I D I K A N TAHUN
1 AKABRI (AKPOL) 1981
2 PTIK 1986
3 SESPIM POLRI 1996
4 SESPATI POLRI 2004

Riwayat Jabatan
NO J A B A T A N TAHUN
1 PA STAF LANTAS POLRES BANDUNG POLDA JABAR 1981
2 KAPOLSEK DAYEUH POLRES BANDUNG POLDA JABAR 1982
3 KASAT LANTAS POLRES SUMEDANG POLDA JABAR 1983
4 DANKI TAR AKPOL 1986
5 KASUBBAG REN DITPERS POLDA METROJAYA 1989
6 KAPOLSEK KEBON JERUK POLDA METRIO JAYA 1990
7 KAPOLSEK PENJARINGAN POLDA METROJAYA 1992
8 PA BAN MUDA III/BINKAB SPERS ABRI 1993
9 KABAG BINTIBMAS DIT BIMMAS POLDA NUSRA 1-6-1996
10 KAPUSDAL OPS POLWIL TIMOR TIMUR POLDA NUSRA 1-8-1996
11 KAPOLRES LOMBOK TIMUR POLDA NUSRA 1-12-1996
12 KABAG TOP/DSP SUBDIT DALKAR DITMINPERS POLRI 1-8-1997
13 KABAG DIAWAN/GASUS SUBDIT DALKAR DITMINPERS POLRI 1-10-1997
14 KABAG DALKAR DITPERS POLDA METROJAYA 1-11-1997
15 KAPOLRES BEKASI POLDA METROJAYA 1-4-1998
16 AJUDAN PRESIDEN RI 1-11-2000
17 KAPOLTABES PALEMBANG POLDA SUMSEL 16-8-2001
18 DIR RESKRIM POLDA JATIM 14-5-2003
19 KAPOLWILTABES SURABAYA POLDA JATIM 21-12-2004
20 KAPOLDA KEPRI 9-12-2005
21 KA SELAPA POLRI 23-8-2008

sumber http://www.lodaya.web.id

Kapolri Melantik Kapolda Jawa Barat
23 Jun 2010 Nasional Pikiran Rakyat 

JAKARTA, (PR).-k.ipuln Jenderal Bambang Hendarso Damiri melantik Brigadir Jenderal Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat menggantikan Inspektur Jenderal Timur Pradopo. Bersamaan dengan pelantikan Sutarman, pelantikan juga dilakukan terhadap empat kapolda lainnya.

Pelantikan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jln. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (22/6). Brigadir Jenderal Sutarman adalah mantan ajudan Presiden RI, almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah Lanjutan Perwira (Kasela-pa) Lemdiklat Polri.

Sementara Inspektur Jenderal Timur Pradopo dilantik sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Inspektur Jenderal Wahyono yang dipromosikan sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri. Kapolda Bengkulu Brigadir Jenderal Muhammad Ruslan Riza diganti oleh Komisaris Besar Burhanuddin Andi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Banten.

Penggantian posisi kapolda ini merupakan satu paket dengan penggantian pejabat Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dari Komisaris Besar Agus Kurniadi Sutisna kepada Komisaris Besar Yan Fitri Halimansyah. Agus Kurniadi dimutasikan sebagai perwira menengah di Polda Metro Jaya. Sementara Yan Fitri sebelumnya menjabat Kepala Sub-De-tasemen Khusus 88 Antiteror Badan Reserse Kriminal Polri.

Kapolri juga melantik Direktur penyidikan pada Deputi penindakan KPK Brigadir Jenderal Suedi Husein menjadi Kapolda Riau menggantikan posisi Brigadir Jenderal Adjie Rustam Ramdja. Lalu Kapolda Jambi Brigadir Jenderal Sulistiyono diganti Brigadir Jenderal Dadang Garhadi Kamasaputra yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Program dan Anggaran Deputi Perencanaan dan Pengembangan Polri. Brigadir Jenderal Sulistiyono akan menjadi Pati pada staf ahli Mabes Polri. Adjie Rustam Radja sendiri menjadi perwira tinggi pada staff ahli Kapolri.

Setelah pelantikan oleh Kapolri, pada hari itu juga berlangsung serah terima jabatan Kapolda Metro Jaya dari Inspektur Jenderal Wahyono kepada Inspektur Jenderal Timur Prodopo di Polda Metro Jaya, Jln. Gatot Subroto, Jakarta.

Timur Pradopo sebagai kapolda yang baru mengatakan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja Polri. Selain itu, isu yang juga akan dia perhatikan adalah masalah pencegahan terorisme. "Yang paling utama adalah peran serta masyarakat serta upaya preventif memberantas terorisme," ujarnya.

Menurut Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Zainuri Lubis, pergantian tersebut merupakan rotasi jabatan atau mutasi biasa karena beberapa pejabat Polri telah memasuki masa pensiun sehingga harus digantikan oleh pejabat yang baru. (A-78)***


Rabu, 28 Juli 2010

Da'i Bachtiar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 2001–2005

Jenderal Pol (Purn.) Da'i Bachtiar

Jenderal Pol (Purn.) Da'i Bachtiar (lahir di Indramayu, Jawa Barat, 25 April 1951; umur 59 tahun) adalah Duta Besar Indonesia untuk Malaysia sejak 8 April 2008[1], serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dari 29 November 2001 hingga 7 Juli 2005.

Saat menjabat sebagai Kapolri, ada rumor yang menyebutnya bersaing dengan Kepala Badan Intelijen Negara, Hendropriyono.

Bom Bali 2002

Pada 15 Oktober 2002, ia mengumumkan bahwa hasil penyelidikan para penyelidik Indonesia pada lokasi kejadian Bom Bali 2002 telah berhasil menemukan bekas bahan peledak plastik C-4.

Jenderal Pol (Purn.) Da'i Bachtiar, bersama SBY

Setelah salah satu tersangka pengebom, Amrozi, ditangkap, ia mengadakan pertemuan dengannya. Pada kesempatan itu, Bachtiar tampak gembira, berjabatan tangan dan berfoto dengan Amrozi.
http://id.wikipedia.org
Pranala luar
(id) Profil di TokohIndonesia.com

Referensi
^ Berita pelantikan Dubes RI oleh Presiden di situs presidensby.info

Suroyo Bimantoro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 2000–2001

Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro

Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro (lahir 1 November 1946; umur 63 tahun) adalah Kapolri yang dipilih oleh Presiden Abdurrahman Wahid, akan tetapi ditentang oleh kalangan Polri. Polemik ini dipicu karena diadakannya kembali jabatan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau wakapolri oleh presiden Abdurrahman Wahid.

Kemudian gerakan ini terakomodir oleh para perwira menengah Polri yaitu antara lain Kolonel (Pol) Alfons Lemau yang ingin perubahan dalam tubuh Polri dalam bentuk jabatan Wakapolri ditiadakan. 


Pada tanggal 21 Juli 2001 Presiden Abdurrahman Wahid memberhentikan Suroyo Bimantoro sebagai Kapolri karena telah diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dan Melantik Wakapolri Letnan Jenderal (Pol) Chairudin Ismail Sebagai penggantinya.http://id.wikipedia.org/

Rusdihardjo Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 2000

Letnan Jenderal Kanjeng Pangeran Hario Rusdihardjo


Letnan Jenderal Kanjeng Pangeran Hario Rusdihardjo (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 7 Juli 1945; umur 65 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dari 4 Januari 2000 hingga 22 September 2000. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dari tahun 2004 hingga 2006. Ia sempat mendapat kecaman pada awal 2005 karena meminta maaf kepada pemerintah Malaysia akibat peristiwa penginjakan dan pembakaran bendera Malaysia dalam aksi unjuk rasa di depan kedubes Malaysia soal Peristiwa Ambalat.


Rusdihardjo


Kasus korupsi

Pada tahun 2008, KPK menyatakan Rusdiharjo sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar pembuatan visa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Rusdiharjo diduga menerima pungutan liar sebesar 900 juta rupiah. Kasus pungutan liar ini terungkap setelah Badan Pencegah Rasuah Malaysia melaporkannya kepada KPK.[1] Oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rusdihardjo kemudian divonis 2 tahun penjara karena bersalah dalam kasus korupsi tersebut.[2] Upaya banding mengurangi vonisnya menjadi satu setengah tahun. Pada 30 Maret 2009, Rusdihardjo selesai menjalani masa tahanannya karena telah mendapatkan pembebasan bersyarat. [3]


Rusdihardjo


Catatan
^ "Rusdi Resmi Tersangka", Suarasurabaya
^ "Rusdihardjo Divonis 2 Tahun Penjara", Kompas, 11 Juni 2008
^ [1]
http://id.wikipedia.org
Pranala luar
(id) Artikel tentang penunjukan Rusdihardjo sebagai Kapolri

Roesmanhadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1998-2000

Roesmanhadi


Jenderal Pol (Purn.) Roesmanhadi (lahir di Madura, Jawa Timur, 5 Maret 1946; umur 64 tahun) adalah mantan Kapolri periode 1998 sampai dengan 2000. Sebelumnya ia adalah Perwira Tinggi Mabes ABRI sebagai Staf Ahli Menhankam Bidang Kamtibmas.

Pendidikan militer yang pernah ditempuh oleh Roesmanhadi adalah, PTIK angkatan 11, Sespim Polisi tahun 1980, Sesko ABRI tahun 1990 dan kursus Lemhannas pada tahun 1992.

Jabatan pertama yang diemban Roesmanhadi setelah lulus PTIK adalah Irdin Res 86 Bandung Polda Jabar pada tahun 1969, kemudian meningkat terus hingga jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Menhankam Bidang Kamtibmas yang diembannya sejak 15 Oktober 1997.


Roesmanhadi


Roesmanhadi juga pernah menjabat Wakapolda Kalbar pada tahun 1991, Wakapolda Jatim pada tahun 1992, Kapolda Sumatera Utara pada tahun 1993, Kapolda Jatim pada tahun 1995, Demin Kapolri pada tahun 1996.


http://id.wikipedia.org
Pranala luar
(id) Roesmanhadi Dikirimi Ijazah Saat Menjabat Kepala Polri
(id) Roesmanhadi Senang Bisa Menikmati Alam
(id) Menggantikan Fahmi Idris - Roesmanhadi Ketua Umum IMBI
(id) Situs resmi Roesmanhadi & Associates

Dibyo Widodo Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1996–1998

Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo

Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo (lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 26 Mei 1946; umur 64 tahun) adalah Kapolri ke 13 yang mempertegas peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat. Hal ini sesuai dengan latar belakang tugas yang diemban oleh lulusan PTIK tahun 1975, yang tidak bergeser dari berbagai permasalahan yang selalu muncul di masyarakat. Selama periode kepemimpinannya yang ditandai dengan akan adanya peristiwa penting bagi bangsa dan negara yakni Pemilihan Umum tahun 1997, menunjukkan bahwa ia memang dituntut oleh tugas yang memerlukan disiplin tinggi maupun kerjasama tim yang solid.

Garis kebijakan yang dikeluarkan sejak dilantik tanggal 18 Maret 1996 lalu tertuang dalam butir-butir kebijakan, yaitu: Sosialisasi Gerakan Displin National, Pembentukan/Kerjasama Tim, Konsistensi Pendekatan Hukum, Pelayanan Terbaik dan Amankan dan Sukseskan Pemilu 1997 & Sidang Umum MPR 1998, yang diarahkan untuk mewujudkan penampilan peroranjyan/individu, penampilan satuan dan pennmpilan operasional. Pengalaman lapangan yang luas termasuk daerah yang potensi konfliknya cukup tinggi semacam Surabaya dan Medan, cukup untuk memberi bekal bagi seorang pemimpin dengan beban yang tidak kecil.

Karir

Dibyo Widodo memulai kariernya di kepolisian sejak tanggal 1 Desember 1968 dengan pangkat Inspektur Polisi tingkat II. Mengawali tugas sebagai Perwira Operasi di Komres 1012 Surabaya, kemudian mempersunting Dewi Poernomo Aryanti sebagai isterinya, pasangan tersebut kini dikarunia tiga orang anak, satu diantaranya seorang puteri. Sebagai sosok yang menyusuri kariernya mulai dari jenjang bawah, putra pertama pasangan Drs Soekardi dan Toerniati Sukardi ini pernah menduduki 32 jabatan sebelum sampai puncak kariernya sebagai Kapolri. Hal ini dilalui dengan ketekunan menapaki berbagai jenjang pendidikan maupun kursus dan penataran. Pendidikan umumnya sendiri adalah sampai tingkat SMA pada tahun 1965 yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di Akademi Angkatan Kepolisian (1968), Bakaloreat PTIK (1972), Doktoral PTIK (1975), Sesko ABRI Bagpol (1981), Lemhannas (1993).

Penyandang brevet Para Brimob Polri, Selam Polri, Selam Angkatan Laut, dan Pandu Udara dari Kopassus Angkatan Darat ini, punya komitmen untuk meningkatkan operasional kepolisian dalam memberantas kejahatan dengan tetap memperhatikan garis-garis kebijakan pendahulunya. Catatan prestasi operasionalnya cukup menonjol ketika bertugas di Operasi Seroja Timor Timur, namun sebenarnya lonjakan kariernya tercatat setelah menyelesaikan tugas sebagai Kapolres Deli Serdang tahun 1986 dan kemudian diangkat sebagai ADC Presiden RI sampai tahun 1992. Berturut-turut setelah itu ia menjabat sebagai Irpolda Sumut, Wakapolda Nusa Tenggara, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya clan kemudian Kapolri.

Semasa menjabat Kapolda Metro Jaya banyak langkah-langkah taktis dilakukan maupun tindakan tegas yang acapkali membuat berdebar anak buahnya karena sikapnya yang menindak segala bentuk penyimpangan di lingkungan Polri maupun dalam menghadapi gangguan kamtibmas di ibukota tak segan-segan bertindak keras tanpa pandang bulu. Untuk melayani dengan cepat segala keluhan masyarakat muncullah gagasan pembentukan satuan Unit Reaksi Cepat atau lebih dikenal dengan singkatan URC, dimana setiap ada laporan dari masyarakat, dalam tempo singkat satuan Polri segera tiba di tempat kejadian.

Satuan khusus ini didukung oleh kendaraan roda empat dan roda dua dengan anggota yang terlatih dan handal sehingga mampu menjadi tulang punggung kesatuan Polri dalam mengantisipasi setiap gangguan kamtibmas sehingga masyarakat benar-benar merasa aman dan tenteram. Kehadiran URC di TKP dengan cepat pertama-tama adalah pengamanan TKP dengan memberikan pita kuning bertanda "DILARANG MELINTAS GARIS POLISI" sehingga semua data, baik berupa sidik jari maupun bukti-bukti yang lain belum terjamah oleh orang lain. Hal ini memudahkan petugas Laboratorium Forensik dalam mengidentifikasi setiap bukti yang ada, dan dengan cepat pula dianalisis untuk mengungkap kejadian guna pengusutan selanjutnya.

Pada masa kepemimpinannya, Polda Metro jaya benar-benar dibuat tidak pernah tidur dan seolah-olah setiap jengkal tanah di wilayah Jabotabek ini selalu terdengar langkah anggota Polri berjalan seirama detak jarum jam. Sebelum menduduki tampuk pimpinan tertinggi Polri, jauh-jauh hari masyarakat telah meramalkan bahwa nanti Jenderal ini pasti segera berpindah kantor dari Semanggi ke Trunojoyo. Namun semua orang juga tak mengira akan secepat itu penyerahan tongkat komando dari Jenderal Polisi Drs. Banurusman kepada Letjen.Pol. Drs. Dibyo Widodo, sehingga masyarakat pun kembali dibuat seolah seperti kejadian yang tiba-tiba. Dengan pengalaman yang lengkap inilah Jenderal Dibyo Widodo mampu melangkah ke jenjang tertinggi di lingkungan Polri.ttp://id.wikipedia.org

Banurusman Astrosemitro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1993–1996

Banurusman Astrosemitro

Banurusman Astrosemitro (lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 28 September 1941; umur 68 tahun) adalah mantan Kapolri peridoe 1993 - 1996. Di kota kecil di kaki Gunung Galunggung itulah Banu menghabiskan masa remajanya, dengan me-namatkan pendidikan di SMA Negeri Tasikmalaya. Lalu, pada tanggal 1 September 1961, dia masuk dinas kepolisian dengan mengikuti serangkaian pendidikan kepolisian, hingga tamat pada Februari 1965 dengan pangkat Letnan Satu.

Pribadi dan sosok Kapolri Banurusman Astrosemitro hampir tidak dapat dipisahkan dari Polri. Ada beberapa alasan utama mengapa kesimpulan itu layak ditarik. Pertama-tama Banurusman meniti kariernya dari bawah, yakni dari mulai pangkat Letnan Satu. Tetapi kemudian terbukti dia bukan saja berhasil mencapai pangkat tertinggi, Jenderal penuh, tetapi juga sekaligus berhasil menduduki jabatan Kapolri. Kemudian, jejak pengabdian dan kiprahnya di Polri juga tidak dapat diabaikan. Dia antara lain ikut membidani lahirnya manajemen operasional Situpak (Situasi, Tugas, Pelaksanaan, Administrasi, Komando dan Pengendalian). Begitu juga Banurusman lewat operasi intelejennya ikut memberantas dan membersihkan kekuatan sisa-sisa G-30 S/PKI sewaktu bertugas Polda Metro Jaya.

Pertimbangan lain, keluarga Banurusman termasuk "Keluarga Polri." Istrinya sendiri dulu ketika disunting bertugas sebagai Polisi Wanita (Polwan). Kini anak lelakinya juga terjun sebagai anggota Polri. Apalagi terbukti lebih dari separuh usianya memang dihabiskan untuk mengabdi kepada Polri. Dengan demikian tidaklah berlebihan apabila pribadi dan sosok Banurusman melekat erat pada Polri. Banurusman dilantik menjadi Kapolri ke-12 oleh Presiden Soeharto 6 April 1993 di Istana Negara, Jakarta. Banu, panggilan akrabnya, yang waktu itu berpangkat Letnan Jenderal, menggantikan Jenderal (Pol) Drs. Kunarto. Empat hari kemudian, di Mabes Polri, dilakukan upacara serah terima jabatan dari Kunarto kepada Banu.

Mengawali tugasnya sebagai Kapolri, Banu mengeluarkan kebijakan "Jati Diri Polri," yang intinya berisi agar setiap prajurit Polri selalu mengingat jati dirinya sebagai Polri. Dari kepemimpinan tampak jelas Banu bukanlah tipe orang yang senang menonjolkan diri sendiri. Dia pun selalu mengakui dan mengikuti hal-hal positif yang telah dirintis dan dikembangkan pendahulunya. Itulah sebabnya moto yang dicanangkannya sebagai Kapolri pun "Tekadku Pengabdian Terbaik, Sukses Melalui Kebersamaan, dan Suksesku adalah Senyummu." Dari moto ini terlihat dia mempertahankan moto dari pendahulunya yang memang sudah baik, dan menambahkannya sesuai dengan tuntutan pelayan masyarakat dengan mencanangkan Strategi Peningkatan Pelayan Masyarakat. Banu juga sadar dalam menjalankan tugasnya Polri memerlukan dialog yang terus menerus dengan masyarakatnya. Maka Banu pun mengeluarkan konsep "Senyum, Sapa dan Salam".

Tugas pertamanya di kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Di kota itu pula dia sempat menjabat Komandan Kompi B, Batalyon 935 Brimob. Dari Pare-Pare, tahun 1967 dia hijrah ke Jakarta melanjutkan studinya di PTIK. Setamat PTIK tahun 1970, Banu ditugaskan di Polda Metro Jaya sebagai Intelijen Zeni untuk membantu Kasi PKN. Dalam hal ini, peran intelijen sungguh vital dalam upaya membersihkan sisa-sisa pelaku G-30-S/PKI. Selain turut dalam pembersihan G-30-S/PKI, dia pun aktif mengawasi Orang Asing dan gerakan-gerakan Ormas yang berfusi untuk menghadapi Pemilu 1971.

Rupanya. dalam perjalanan kariernya Banu sering memperoleh beban tugas yang berat dan menantang. Tempaan pengalaman-pengalaman inilah yang kelak membuatnya memiliki kepemimpinan yang matang. Misalnya dia juga ditugaskan sebagai Perwira Operasi KP-3 Tanjung Priok, yang kala itu terkenal rawan dan penyelundupan merajalela. Betapapun sederet tugas itu terasa berat, tapi dia tetap melaksanakannya dengan baik dan penuh pengabdian. Tahun 1974 dia ditunjuk sebagai Spri Kasum ABRI.

Berikut tahun 1975-1976, dia mengikuti Sespim pada Susreg II di Bandung. Setelah itu menjabat Kabag Samapta di Komtares Malang. Tahun berikutnya, dia menjadi Kapolres Banyuwangi selama dua setengah tahun. Kemudian menjabat Kasi Intelpam di Polda Jawa Timur selama sembilan bulan. Banu lantas dipindahkan ke Polda Sulselra di Ujungpandang dengan jabatan Asisten Intelijen, hingga tahun 1982. Dari sana Banu kembali lagi ke Jawa Barat. Jabatan barunya waktu itu sebagai Asintel Polda Jabar. Lalu menjadi Kapolwil Banten dari tahun 1985 sampai tahun 1986. Dari Banten, dia ditugaskan menjadi Kapolwil Cirebon. Kendati di Cirebon hanya 10 bulan, namun dia sempat membuat prestasi gemilang dengan menggulung sekelompok pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Pom Bensin Tuparev. Ternyata, kasus Tuparev ini merupakan buntut kegiatan ekstrim kanan dengan kategori subversif.

Sejak awal sudah terlihat Banurusman memang cemerlang. Dia selalu berupaya menelurkan gagasan inovatifnya demi kemajuan Polri. Tidak heran bila dia turut aktif dalam membidani manajemen operasional Situpak (Situasi, Tugas, Pelaksanaan, Admi-nistrasi, Komando dan Pengendalian). Setelah menjelajah Pulau Jawa dan Indonesia Timur (Sulawesi), Banu dipromosikan menjadi WakaPolda Sumatera Utara di Medan. Selagi masih menjabat WakaPolda itu, dia dipanggil untuk mengikuti pendidikan Lemhannas dan setelah rampung ditugaskan menjadi WakaPolda Metro Jaya (1989-1990). Kemudian tugas baru selaku Dir Bimmas Polri sudah menunggunya.

Selama di Mabes Polri itu, dia termasuk salah seorang pemrakarsa terbentuknya Bintara Pariwisata dan Babin Kamtibmas. Memasuki tahun 1991, Banurusman meninggalkan Jakarta, dan menjabat Kapolda Jabar di Bandung. Setelah itu dia menjadi Kapolda Metro Jaya, selama 1992 hingga awal 1993. Akhirnya, pada April 1993, Banurusman dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri menggantikan pendahulunya, Jenderal Polisi Drs Kunarto. Kini, Banu dikaruniai tiga orang anak, seorang putra dan dua orang putri. Sang sulung, anak lelakinya, Urip Witnu Laksana, kini mengikuti jejak ayah-nya menjadi prajurit Polri. Anaknya yang kedua dan ketiga, masing-masing bernama Ratih Jelantik Pustikasari dan Pika Rustia Cempaka. dan sudah dikaruniai 6 orang cucu. Dania laksana , Tania Laksana , Win Wicaksana , almarhum Salwa , Nayla , Dan Davian Satya Danendra. dan salah seorang cucunya yang bernama Tania Laksana juga menggeluti bidang hukum. sekarang ia sedang berkuliah di Universitas Trisakti, Fakultas Hukum.

http://id.wikipedia.org

Kunarto Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1991–1993


Kunarto

Kunarto (lahir di Yogyakarta, 8 Juni 1940; umur 70 tahun) adalah mantan Kapolri periode 1991 - 1993. Sejak masih di bangku SD dia sudah bercita-cita menjadi polisi. Sehingga, begitu tamat SLTA (1961), dia langsung melamar menjadi polisi. Sesudah itu pada tahun 1961, Kunarto masuk PTIK Angkatan IX dan rampung pada 1970. Latar belakang pendidikan tinggi kepolisian ditambah dengan potensi yang ada pada dirinya membuat kariernya terus menanjak. Sebab, setelah menamatkan PTIK, dia langsung ditugaskan menjadi Sepri Panglima Angkatan Kepolisian (1970).

Selama tahun 1971 sampai tahun 1973, dia dipercaya menjabat Dansikko 753 (Kepala Kepolisian Sektor) Matraman, Jakarta Timur. Setelah itu, ditugaskan menjadi Kepala Sekretariat Komdak (Kasetda) Metro Jaya (1973-1975). Pada tahun inilah dia mengikuti pendidikan di Seskopol, yang kemudian menjadi Sespri Kasops Hankam dengan pangkat Letnan Kolonel (1975-1979). Pada tahap akhir jabatannya di Kasops, dia memperoleh kesempatan untuk mengikuti Sekolah Staf dan Komando Gabu-ngan ABRI (Seskogab). Setamat dari Seskogab, Kunarto mendapat tugas cukup berat, yakni menjadi perwira intelijen di Mabes Hankam/ABRI, yang kemudian diangkat sebagai Ajudan Presiden (1979-1986). Setelah itu menjadi Wakapolda Metro Jaya dengan pangkat Brigjen (1986), Kapolda Sumatera Utara (1987-1989), dan menjabat Kapolda Nusa Tenggara berpangkat Mayjen (1989-1990). Kunarto pun menjadi semakin matang dalam memimpin para anggotanya.

Setelah 11 bulan menjadi Kapolda Nusra, pada 1990 diangkat menjadi Askamtibmas Kasum ABRI. Akhir-nya, persis pada tanggal 20 Februari 1991, Kunarto, yang waktu itu berpangkat Letjen, dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri, di Istana Negara. Selanjutnya, pada 27 Februari 1991 pagi, dilangsungkan serah terima jabatan Kapolri dari Jenderal Polisi Drs Sanoesi kepada Letjen Polisi Drs Kunarto. Masa kepemimpinan Kunarto, dinamika masyarakat Indonesia ditandai oleh berbagai kemajuan sosial, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan nasional.


Kunarto


Memang, selain memberikan sumbangan positif, kemajuan itu juga memiliki dampak yang antara lain berupa semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Dan, inilah tantangan Polri, yang telah diantisipasi Kapolri Kunarto dengan cara meng-gelar berbagai pertemuan, studi dan pengkajian serta serangkaian operasi strategis kepolisian. Hasilnya memang cukup mengesankan, kondisi dan situasi Kamtibmas selama kepemimpinan Kunarto, terutama terhadap berbagai peristiwa kejahatan kontemporer, tetap bisa ditanggulangi oleh aparat Polri.

Pada tahun 1967, Kunarto menyunting gadis sedesanyayang bernama Warsiyah. Pasangan Kunarto-Warsiyah dikaruniai dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama Rino Adi Kuswaryono dan Hariadi Kuswaryono. Kunarto sendiri, sekarang ini tetap mendapat kepercayaan dari Pemerintah untuk mengemban tugas sebagai Wakil Ketua BPKP, yang kini jabatan ketuanya dipegang oleh J.B. Sumarlin. Sedangkan dalam dunia keolahragaan, Kunarto pun masih aktif menjadi Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)

Mochammad Sanoesi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1986–1991


Letnan Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi


Letnan Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi (lahir di Bogor, Jawa Barat, 15 Februari 1935 – meninggal di Jakarta, 26 Desember 2008 pada umur 73 tahun) adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia sejak 7 Juni 1986 hingga 19 Februari 1991.

Lulusan PTIK Angkatan VII ini kemudian dilantik menjadi Komisaris Polisi II. Selanjutnya, dia belajar di International Police Academy, Amerika Serikat (1969). Dia pun mengikuti pendidikan karier lainnya di Polri dan ABRI, seperti Seskopol (1970) dan Sesko ABRI-Gabungan (1976). Namun, karier Sanoesi dalam dinas kepolisian dimulai sejak menjabat sebagai Komandan Resort Kepolisian 1051 Madiun (1963-1968). Lalu menjabat Kastaf Komdin 104 Kediri (1968-1972) dan Paban III/Litbang, Komandan Pusat Kesenjataan Administrasi dan Kastaf Kobangdildat Polri (1972-1981).

Biografi

Kapolri Moch Sanoesi mempunyai pandangan bahwa dalam menjalankan tugasnya Polri harus mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, baik yang dimilikinya sendiri maupun yang ada pada masyarakat. Selain itu seluruh potensi yang ada juga harus didinamisir agar mampu mendukung tugas-tugas Polri. Berangkat dari sanalah kemudian Sanoesi sebagai Kapolri mencanangkan motto Optimasi dan Dinamisasi yang kemudian terkenal dengan istilah Opdin.


Mochammad Sanoesi


Dari pengalaman bertugas di kewilayahan dan di bidang pendidikan itu, dia melihat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Polri diperlukan penyempurnaan mekanisme dan sistem pendidikan Polri. Lantas dia pun mengajukan wawasan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polri mutlak harus dilandasi dengan penggunaan ilmu dan teknologi. Maka, lahirlah falsafah Vidya Satyatama Mitra, yang berarti, Pengetahuan adalah Sahabat Paling Setia. Agar wawasan itu terus diingat, kemudian dilekatkan pada Pataka Kobangdildat Polri berupa sasanti Widya Satyatama Mitra.

Sewaktu Sanoesi menjabat Kadis Litbang Polri (1981-1982), peran Iptek makin menjadi pengasah profesionalisme Polri. Misalnya, waktu itu, Sanoesi mengajak sejumlah pakar berbagai disiplin ilmu dari Universitas Indonesia untuk merumuskan deskripsi tentang masyarakat dari dimensi Kamtibmas. Pendidikan dan Iptek itu pula yang menjadi modal dan pengalaman berharga dalam mendinamisasikan tanggung jawabnya selaku Kapolda Kalimantan Selatan dan Tengah (1982-1984). Di Kalimantan itu pun dia menjalin dialog komunikatif dengan para tokoh masyarakat, terutama tokoh agama, dalam memelihara Kamtibmas. Dia kemudian diangkat menjadi Asisten Kepala Staf Umum ABRI Bidang Kamtibmas (Askamtibmas Kasum ABRI) pada 1984-1985, lalu menjadi Kapolda Jawa Tengah (1985).

Ketika menjabat Askamtibmas Kasum ABRI, Sanoesi diperintahkan menyusun Strategi Pembinaan Kamtibmas jangka sedang (1984-1988). Naskah inilah yang kelak menjadi embrio dari penggelaran Strategi Opdin (Optimasi dan Dinamisasi) sewaktu Sanoesi menjabat Kapolri. Strategi Opdin ini juga dimaksudkan sebagai benang merah kelanjutan dari kedua Strategi Kapolri sebelumnya, yaitu "Pola Dasar Pembenahan Polri" oleh Kapolri Jenderal Pol DR Awaloedin Djamin MPA, dan "Rencana Konsolidasi dan Fungsionalisasi (Rekonfu)" oleh Kapolri Jenderal Pol Anton Soedjarwo.

Semua itu didasarkan pada kesadarannya bahwa proses pembangunan Polri dan citranya dalam masyarakat bukanlah merupakan proses yang ditempuh secara terpenggal-penggal, melainkan merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten. Atas segenap pengabdiannya, antara lain Sanoesi menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, dan Bintang Yudha Dharma Nararya. Sementara dari dunia internasional dia menerima Bintang Pratama Born (Thailand), Bintang Panglima Satya Mahkota (Malaysia) dan Comandeur de la Legian D'honneur.

Anton Soedjarwo Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1982–1986

Anton Soedjarwo

Anton Soedjarwo (lahir di Bandung, Jawa Barat, 21 September 1930 – meninggal di Jakarta, 18 April 1988 pada umur 57 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dari tahun 4 Desember 1982 hingga tahun 1986. Putranya, Rudi Soedjarwo, adalah seorang sutradara film.

Alur waktu kehidupan
1952 - lulus dari SMU di Magelang
1954 - lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) di Sukabumi
1954-56 - Inspektur Kepala Kepolisian di Palopo
1956 - ajudan Kapolri Sukanto Tjokrodiatmodjo
1956-57 - Kepala Bagian Lalu-lintas di Makassar
1957-58 - atase Seksi Hubungan Luar Negeri Biro Organisasi Markas Besar Polri
1959-61 - Komandan Pasukan di Brimob
1960 - pelatihan ranger di Porong
1961 - pelatihan infantri di Amerika Serikat
1962-64 - Komandan Batalyon 1232/Pelopor di Brimob
1962 - memimpin unit yang masuk ke Irian Barat
1964-72 - Komandan, Resimen Pelopor, Brimob
1968 - menghadiri Police Staff College in Lembang
1969 - lulus kursus pasukan penerjun payung di Sukasari
1969-72 - mengepalai Kepolisian wilayah Tanjung Priok dan Pasar Ikan
1972-74 - Komandan, Kores 102, Kodak 10 di Malang
1974 - Komandan, Komapta
1974 - Komandan, Komando Daerah Kepolisian (Kodak) 11 (Kalimantan Barat)
1978 - Komandan, Kodak 2 (Sumatra Utara)
1978 - 82 - Brigjen (Pol.), kemudian Mayjen (Pol.), Kodak 7 (Jakarta Raya)
1982 - 1986 - Kapolri


http://id.wikipedia.org
Pranala luar
(en) Current Data on Indonesian Military Elite, diakses 14 November 2005
(en) The 1983 Ramon Magsaysay Award for Community Leadership - CITATION for Anton Soedjarwo - Ramon Magsaysay Award Presentation Ceremonies - 31 August 1983, Manila, Philippines
Profil di Tokoh Indonesia

Awaluddin Djamin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1978–1982

Awaloedin Djamin

Awaloedin Djamin (lahir di Padang, Sumatra Barat, 26 September 1927; umur 82 tahun) adalah Kapolri periode 1978 - 1982.

Karier

Setamat SLTA, dia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi (1949-1950). Masuk menjadi prajurit polisi, kemudian menempuh pendidikan di PTIK hingga lulus tahun 1955. Dia lalu ditempatkan pada bagian Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara (1955) dan menjabat Kasi Umum Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara (1958). Kemudian dia memperdalam studinya di University of Pitsburgh dan dilanjutkan ke University of Southern California, Amerika Serikat, hingga menggondol gelar PhD pada 1962.

Sepulang dari Amerika Serikat, Awaloedin menjabat sebagai Lektor Luar Biasa PTIK (1964). Kemudian, berturut-turut menjadi Direktur Kekaryaan Depak (1964), Anggota Musyawarah Pembantu Perencana Nasional (1965), Anggota DPRGR (1964-1966), Menteri Tenaga Kerja Kabiriet Ampera (1966), dan Deputi Pangak Urusan Khusus semasa Kapolri Hoegeng Iman Santoso (1968). Sebelum ditugaskan sebagai Duta Besar RI untuk Jerman Barat (1976), terlebih dulu dia menjadi D-rektur Lembaga Administrasi Negara (1970). Dan akhirnya, dia dipanggil pulang ke Jakarta untuk dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri, pada 26 September 1978.

Awaloedin menjabat Kapolri selama empat tahun, dari tahun 1978 sampai tahun 1982. Selain semasa ke-pemimpinannya organisasi Polri diarahkan pada kelembagaan yang dinamis dan profesional, pada masa Awaloedin pula KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 sebagai hasil karya bangsa Indonesia sendiri disahkan DPR-RI. KUHAP sebagai pengganti Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR), hukum acara pidana produk kolonial Belanda yang dianggap telah usang dan tidak manusiawi. Dalam hal ini, Polri berperan aktif menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi KUHAP baru itu.

Hasratnya dalam bidang pendidikan, ternyata belum sirna. Terbukti, Awaloedin masih pula mengabdikan dirinya dalam pendidikan dan pengembangan profesi kepolisian. Setelah tidak lagi menjadi Kapolri dia masih bersedia menjabat sebagai Dekan PTIK yang notabene berada di bawah Kapolri. Tapi kecintaan kepada Polri dan demi nusa dan bangsa membuat Awaloedin tidak mau terjebak dalam status simbol. Maka dia memilih tetap menerima jabatan Dekan PTIK.

Bintang Jasa

Awaloedin menerima sejumlah penghargaan sebagai tanda jasanya. Diantaranya menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara dan Bintang Mahaputra Adipradana. Juga Satya Lencana Perang Kemerdekaan (I dan II), SL Karya Bhakti, SL Yana Utama, SL Panca Warsa, SL Penegak dan SL Veteran Pejiiang RI. Dari luar negeri, dia menerima Das Gross Rreuz (Pemerintah Jerman Barat).

Pranala luar
(id) Awaloeddin Djamin "Menangkap Orang Harus Ada Bukti Permulaan"

Widodo Budidarmo Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1974–1978

Widodo Budidarmo


Widodo Budidarmo lahir di Surabaya, Jawa Timur, 1 September 1927; umur 82 tahun) adalah mantan Kapolri periode 1974 - 1978. Dia mengenyam pendidikan umum di HIS (1934-1941), lalu melanjutkan ke Sekolah Teknik (1942-1946). Semasa dalam pendidikan sekolah menengah itu, dia sudah aktif mengangkat senjata untuk ikut dalam Perang Kemerdekaan di Jawa Timur. Betapa pun, dia masih dapat menyelesaikan SMA-nya tahun 1950.


Keluarga

Pada tanggal 4 Juni 1955, Widodo menikah dengan Darmiati Poeger. Dan dikaruniai tiga orang anak; Martini Indah (1957), Agus Aditono (1959) dan Destina Lestari (1961). Anak pertama menikah dengan Alex Tangyong dan dikaruniai seorang putra - Johann F. Tangyong (1983). Anak bungsunya menikah dengan Johannes Tangyong dan dikaruniai dua orang anak - David Y. Tangyong (1989) dan Kezia A. Tangyong (1992).
[sunting]
Karier

Widodo kemudian memasuki karier kepolisian, dan belajar di PTIK hingga lulus pada 1955. Setelah itu, dia menjabat Kabag Organisasi Polisi di Purwakarta selama tiga tahun, 1956-1959. Selama masa itu pula dia ikut dalam Operasi Penumpasan Gerombolan DI/TII di Jawa Barat.

Ada satu prestasi Kapolri Widodo Budidarmo yang harus dicatat dalam lembar perjalanan kepolisian, yaitu ketika Polri sepakat mendirikan Kantor Bersama 3 Instansi (Samsat) di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ketiga instansi itu masing-masing adalah Polri, Pemda DKI Jakarta dan Perum AK Jasa Raharja mencapai kata sepakat untuk membuka kantor seatap di Polda. Program bersama ini dioperasikan dalam rangka pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK, BPKB dan lain-lain. Di masa Widodo pula Pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tentang Narkotik, tertanggal 26 Juli 1976. Juga, di masa Kapolri Widodo pula diterbitkan sebuah Skep Kapolri yang khusus mengenai Satama Satwa guna menunjang langkah-langkah operasional Polri (1977).

Pada awal 1960, dia pergi ke AS untuk memperdalam ilmu militernya di US Coast Guard Officers Candidate School, dan rampung tahun 1960. Pulang dari AS, Widodo menjabat Kabag Operasi Polisi Jakarta Raya (1960). Lantas berbagai jabatan disandangnya, berturut-turut menjadi Panglima Korps Perairan dan Udara (1964), Panglima Daerah Kepolisian II Sumatera Utara (1967), dan Kadapol VII Metro Jaya periode 1970-1974. Di sini, Kadapol Widodo bertanggung jawab atas operasi pengamanan langsung Pemilu 1971 di Jakarta, yang ketika itu agak bersuasana panas. Bahkan setelah Pemilu, dia juga harus mengamankan Sidang Umum MPR-RI yang berlangsung di Jakarta. Dalam hal ini, Widodo pun diangkat menjadi Anggota MPR-RI.

Selepas menjabat Kadapol Metro Jaya, pada 25 Juni 1974, Widodo dilantik oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Kapolri. Dia memangku jabatan Kapolri selama periode 1974-1978. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Widodo, waktu itu tanggal 26 Juni 1974 di Istana Negara oleh Presiden Soeharto, bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kasal Laksdya TNI R.S. Soebijakto. Yang menarik dicatat, perihal Widodo ini, adalah soal keterlibatannya secara aktif turut angkat senjata dalam Perang Kemerdekaan di Jawa Timur, ketika dia baru berusia 18 tahun. Demikian pula sewaktu terjadi berbagai pemberontakan di dalam negeri, dia ikut pula dalam upaya Operasi Penumpasan Gerombolan DI/TII, Penumpasan G.30.S/PKI dan beberapa operasi lainnya.

Penghargaan

Untuk semua jasanya selama mengabdi kepada negara, Widodo dianugerahi sejumlah tanda jasa. Dia menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara (I dan III), Bintang Swa Buana Paksi Utama, Bintang Yudha Dharma Utama dan Bintang Jalasena Utama. Dia juga memperoleh penyematan sejumlah Satya Lencana, seperti SL Karya Bhakti, SL Yana Utama, SL Panca Warsa, SL Perang Kemerdekaan (I dan II), SL COM V, SL Penegak dan SL Veteran Pejuang RI. Sedangkan dari luar negeri, dia menerima Commandeur Met de Zwaarden, Diplomatic Service Merit Heung in Medal dan Bintang Panglima Setia Mahkota Pemerintah Malaysia.


http://id.wikipedia.org/
Pranala luar
(id) Biografi @ TokohIndonesia.com

M. Hasan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1971–1974

Jenderal Purnawirawan Mohamad Hasan


Jenderal Purnawirawan Mohamad Hasan (Muara Dua, Palembang, 1920 – 23 Februari 2005) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 1971–1974.

M. Hasan pernah menjadi anggota MPR dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia (1974-1978). Ia juga telah menerima 17 bintang tanda jasa.

Ia meninggal dunia pada 23 Februari 2005 karena menderita sesak nafas dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hasan meninggalkan seorang istri, Nani Hasan dan sembilan anak.


http://id.wikipedia.org
Pranala luar
(id) "Mantan Kapolri M. Hasan Meninggal Dunia", Liputan 6, 24 Februari 2005
(id) "Mantan Kapolri M Hasan Wafat", Detikcom, 23 Februari 2005
(id) Biografi di Tokoh Indonesia

Hoegeng Imam Santoso Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1968–1971

Hoegeng Imam Santoso

Hoegeng Imam Santoso (lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921 – meninggal 14 Juli 2004 pada umur 82 tahun) adalah salah satu tokoh militer Indonesia dan juga salah satu penandatangan Petisi 50.

Latar belakang

Dia masuk pendidikan HIS pada usia enam tahun, kemudian melanjutkan ke MULO (1934) dan menempuh sekolah menengah di AMS Westers Klasiek (1937). Setelah itu, dia belajar ilmu hukum di Rechts Hoge School Batavia tahun 1940. Sewaktu pendudukan Jepang, dia mengikuti latihan kemiliteran Nippon (1942) dan Koto Keisatsu Ka I-Kai (1943). Baru dia diangkat menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi II Jomblang Semarang (1944), Kepala Polisi Jomblang (1945), dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah (1945-1946). Kemudian mengikuti pendidikan Polisi Akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara.

Mas Hoegeng di luar kerja terkenal dengan kelompok pemusik Hawaii, The Hawaiian Seniors. Selain ikut menyanyi juga memainkan ukulele. Sering terdengar di Radio Elshinta dengan banyolan khas bersama Mas Yos.

Karier Kepolisian

Hoegeng, ketika menjabat Kapolri



Banyak hal terjadi selama kepemimpinan Kapolri Hoegeng Iman Santoso. Pertama, Hoegeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut Struktur Organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Kedua, adalah soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian (Mabak).

Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hoegeng peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

Tahun 1950, Hoegeng mengikuti Kursus Orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, George, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya (1952). Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatera Utara (1956) di Medan. Tahun 1959, mengikuti pendidikan Pendidikan Brimob dan menjadi seorang Staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara (1960), Kepala Jawatan Imigrasi (1960), Menteri luran Negara (1965), dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Setelah Hoegeng pindah ke markas Kepolisian Negara kariernya terus menanjak. Di situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak (1966), dan Deputi Men/Pangak Urusan Operasi juga masih dalam 1966. Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri), menggantikan Soetjipto Joedodihardjo. Hoegeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971, dan digantikan oleh Drs. Mohamad Hasan.

Penghargaan

Atas semua pengabdiannya kepada negara, Hoegeng Imam Santoso telah menerima sejumlah tanda jasa,
Bintang Gerilya
Bintang Dharma
Bintang Bhayangkara I
Bintang Kartika Eka Paksi I
Bintang Jalasena I
Bintang Swa Buana Paksa I
Satya Lencana Sapta Marga
Satya Lencana Perang Kemerdekaan (I dan II)
Satya Lencana Peringatan Kemerdekaan
Satya Lencana Prasetya Pancawarsa
Satya Lencana Dasa Warsa
Satya Lencana GOM I
Satya Lencana Yana Utama
Satya Lencana Penegak
Satya Lencana Ksatria Tamtama.

Pranala luar
(id) Tokoh Indonesia

Soetjipto Joedodihardjo Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1965–1968

Soetjipto Joedodihardjo


Soetjipto Joedodihardjo (lahir di Jember, Jawa Timur, 27 April 1917 – meninggal 26 Maret 1984 pada umur 66 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari 9 Mei 1965 hingga 8 Mei 1968.

Joedodihardjo dilahirkan di Jember, pada 27 April 1917. Pada masa kecilnya ia belajar di HIS, KAE, MULO dan menamatkan Mosvia pada tahun 1939.

Soetjipto kemudian menjadi ambtenaar (pegawai negeri) dengan menjabat sebagai AIB Tanggul/Besuki (1939). Kemudian AIB di kota kelahirannya, Jember, tahun 1940. Sesudah itu kariernya berjalan dengan mantap dan terus menanjak. Ia berturut-turut menjadi Mantri Polisi Situbondo (1941), Mantri Polisi Surabaya (1941), Mantri Polisi Bondowoso (1942), Mantri Polisi Kalisat/Jember (1942), dan Itto Keibu Bondowoso (1943). Dari sini, dia mendapat latihan ilmu kepolisian di Taiwan (1944). Sebulan menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI, dia masih menjadi Itto Keibu di Bondowoso.

Dua bulan setelah Kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1945, Soetjipto menjadi Inspektur Polisi Kelas I pada Pasukan Polisi Istimewa Besuki (1945). Prestasinya menanjak, ketika dia ditarik ke Surabaya sebagai Wakil Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur (1947). Kemudian menjadi Komandan Mobrig Polisi Jakarta Raya (1950), Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur (1950), Komisaris Polisi Kelas I pada Jawatan Kepolisian Negara (1954), Lektor PTIK (1960), Komandan Komandemen Mobrig Pusat (1960), Asisten II Kastaf Komisaris Jenderal MBPN (1962), Kepala Pusat Pertahanan Sipil (1962).

Menginjak tahun 1962, Soetjipto sempat dikirim ke AS untuk satu setengah bulan. Dan, tahun ini pula, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV, Komisaris Besar Polisi Soetjipto ditunjuk menjadi Pimpinan Harian Organizing Committeenya. Tiga tahun kemudian, 1965, dia diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara untuk masa jabatan sampai 1968. Semasa kepemimpinan Joedodihardjo ini, mulai berdiri Akademi Angkatan Kepolisian (1 Oktober 1965). Namun, pada 16 Desember 1965, pendidikan akademi itu disatukan ke dalam pendidikan ABRI, dan namanya menjadi AKABRI Bagian Kepolisian.

Menjadi Menteri/Pangak RI

Masa kepemimpinan Kapolri R. Soetjipto Joedodihardjo penuh dengan gejolak. Sebab inilah masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada 9 Mei 1965, Presiden Soekarno melantik Raden Soetjipto Joedodihardjo menjadi Menteri/Pangak RI berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.

Nama Departemen Angkatan Kepolisian (Depak) diubah menjadi Kementerian Angkatan Kepolisian (Kemak). Perubahan ini sehubungan dengan keluarnya Keputusan Presiden 27 Maret 1966 tentang susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi (Dwikora III). Namun namanya berubah lagi menjadi Depak, pada 21 Agustus 1966. Hal ini dilakukan menyusul pembentukan organisasi Kabinet Ampera. Struktur organisasi kepolisian pun beberapa kali berubah karena kondisi dan situasi politik ketika itu agak memanas.

Jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian digantikan oleh Drs. Hoegeng Imam Santoso. Kemudian ia mulai memasuki masa persiapan pensiun. Pada 1 November 1972, dia pensiun dari jajaran kepolisian. Pada tanggal 26 Maret 1984, Joedodihardjo meninggal dunia. http://id.wikipedia.org

Soetjipto Danoekoesoemo Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1963–1965

Inspektur Jenderal Soetjipto Danoekoesoemo

Inspektur Jenderal Soetjipto Danoekoesoemo (lahir di Tulungagung, Jawa Timur, 28 Februari 1922; umur 88 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari 30 Desember 1963 hingga 8 Mei 1965.

Masa kecilnya dihabiskan di bangku HIS, MULO dan SMA-C. Ia kemudian mengikuti pendidikan di Kotoka I (Sekolah Bagian Tinggi Kepolisian) Sukabumi (1943). Setelah tamat, Danoekoesoemo diangkat menjadi Komandan Batalyon Polisi Istimewa Sura-baya(1945).

Soetjipto kembali mengikuti pendidikan Hersholing Mobrig di Sukabumi (1950). Setelah itu, ia diangkat menjadi Wakil Koordinator dan Inspektur Mobile Brigade Polisi Jawa Timur (1951), dan Wakil Koordinator dan Inspektur Mobrig Polisi Jawa Tengah (1954). Ia lalu dikirim ke Italia untuk memperdalam untuk memperdalam ilmu kepolisian. Akhir tahun 1960, dia ditempatkan sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi Kastaf pada Markas Pimpinan Komandan Mobrig Polisi Pusat.

Tahun 1961, Soetjipto menempuh pendidikan militer-kepolisian di Advance Army School, Fort Benning, Amerika Serikat, dilanjutkan dengan pendidikan di Army Command & General Staff College, Fort Leavenworth, serta kursus pertahanan sipil di New York. Sekembalinya ke Indonesia, ia dipromosikan menjabat Komandan Mobrig Polisi Pusat (1962). Dua tahun kemudian, Soetjipto dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara (1964) menggantikan Jenderal Pol. Soekarno Djojonagoro.

Beberapa peristiwa semasa menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara:
19 Maret 1965 - Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian (Seskoak) di Lembang, Bandung, didirikan.
15 Maret 1965 - pemberlakuan KUHP Tentara, HAP Tentara dan KUDT bagi anggota Polri

Ia digantikan R. Soetjipto Joedodihardjo pada 9 Mei 1965. Selepas itu, ia menjadi Duta Besar Rl untuk Bulgaria (1966-1969) dan lalu menjadi anggota DPRGR dan MPRS (1970), serta Anggota DPR-MPR RI selama empat tahun (1971-1974).

Penghargaan

Beberapa tanda jasa yang telah diterimanya:
Bintang Bhayangkara (I dan II)
Bintang Dharma
Bintang Gerilya
Satya Lencana:
SL Panca Warna II
SL Dasa Warsa
SL Yana Utama
SL Karya Bhakti
SL Perang Kemerdekaan (I dan II)
SL GOM (I sampai V)
SL Veteran RI
The Order of Merit 3rd Class dari Republik Arab Bersatu (1961) http://id.wikipedia.org 

Soekarno Djojonegoro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1959–1963

Komisaris Polisi Raden Soekarno Djojonegoro



Komisaris Polisi Raden Soekarno Djojonegoro (lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah, 15 Mei 1908 – meninggal di Jakarta, 27 November 1975 pada umur 67 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (dulu bernama Kepala Kepolisian Negara) dari 15 Desember 1959 hingga 29 Desember 1963.


Awal hidup dan karier

Ia adalah anak keempat Bupati Banjarnegara, Raden Adipati Djojonagoro II. Karier kepolisiannya dimulai pada tahun 1928, setelah ia menamatkan pendidikannya di Osvia. Jabatan pertamanya adalah AIB di Jatibarang. Ia kemudian menjadi Mantri Polisi Residen Jepara Rembang (1931), Asisten Wedana Banyumas (1934), Asisten Residen Lampung (1935), Mantri Polisi Kedungwuni, Pekalongan (1936), Asisten Wedana Polisi Tegal (1941), Kepala Seksi IV Polisi Kota Semarang (1942), Kepala Polisi Salatiga (1943), Kepala Polisi Istimewa Kota Semarang (1944), Keibikatyo Kota Semarang (1944), Kepala Polisi Kendal (1945), Kepala Umum Kantor Besar Polisi Semarang (1945), Kepala Polisi Karesidenan Pekalongan (Februari 1950), Kepala Polisi Karesidenan Surabaya (Agustus 1950), Kepala Kepolisian Provinsi Jawa Timur (Desember 1950), dan Ajun Kepala Kepolisian Negara (November 1959).

Sebagai Kepala Kepolisian Negara

Pada 15 Desember 1959, Djojonegoro dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara menggantikan Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Beberapa peristiwa semasa ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara:
1960 - Kepolisan Negara bergabung dalam ABRI
1 Juli 1960 - empat janji prajurit kepolisian, "Catur Prasetya" diikrarkan
April 1961 - Catur Prasetya resmi dijadikan pedoman kerja kepolisian RI selain Tribrata sebagai pedoman hidup
1962 - Kepolisian Negara Republik Indonesia berubah nama menjadi Angkatan Kepolisian RI (AKRI)

Masa kepemimpinannya ditandai konflik dengan Belanda dan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan PKI, DI/TII, APRA dan lain-lain, namun hal-hal tersebut ditanganinya dengan baik.

Setelah Kapolri dan akhir hidup

Ia digantikan Ajun Komisaris Besar Polisi Soetjipto Danoekoesoemo pada 30 Desember 1963 dan segera diangkat menjadi Menteri Penasihat Presiden untuk Urusan Dalam Negeri. Djojonegoro memasuki masa pensiun mulai 31 Juli 1966. Hari-harinya dinikmatinya dengan berkumpul bersama keluarga.

Djojonegoro meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ia meninggalkan istrinya, R.A. Sukatinah, dan lima orang anak. Sesuai permintaannya, jenazahnya dimakamkan di makam khusus untuk pemakaman keluarga Djojonagoro, "Suwondo Giri" di Banjarnegara.http://id.wikipedia.org

Soekanto Tjokrodiatmodjo Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1945–1959

Komisaris Jenderal (Pol.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo


Komisaris Jenderal (Pol.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo (lahir di Bogor, Jawa Barat, 7 Juni 1908 – meninggal di Jakarta, 24 Agustus 1993 pada umur 85 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri; dulu bernama Kepala Djawatan Kepolisian Negara) pertama, menjabat dari 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959.




Soekanto adalah mertua dari Sawito Kartowibowo, seorang tokoh yang namanya mencuat pada tahun 1976 dalam Perkara Sawito. Namanya diabadikan dalam nama sebuah rumah sakit di Jakarta, Rumah Sakit Polri Soekanto di Kramat Jati.

http://id.wikipedia.org

Bambang Hendarso Danuri Polri Mandiri dan Profesional

Bambang Hendarso Danuri


Bambang Hendarso Danuri berjanji akan mengakselerasi transformasi Polri menuju Polri mandiri, profesional, dan dipercaya masyarakat. Setelah memaparkan visi-misi (janji) itu, mantan Kapolda Sumut itu diterima secara aklamasi oleh DPR (24/9/2008) menjadi Kapolri setelah melalui fit and proper test Komisi III DPR (22/9/2008).



Lulusan Akpol 74 kelahiran Bogor, 10 Oktober 1952, itu menduduki kursi Tribrata I menggantikan Jenderal Pol Sutanto yang pensiun 30 September 2008.



Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol. Bambang Hendarso Danuri , itu satu-satunya calon Kapolri yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden sebelumnya telah menerima beberapa masukan dari berbagai macam kalangan, termasuk dari Komisi Kepolisian. Mensesneg Hatta Radjasa mengatakan, Presiden Yudhoyono hanya mengajukan satu nama calon, karena pertimbangan agar Bambang Hendarso bisa terpilih menjadi Kapolri baru.


Pada pemilihan Kapolri periode sebelumnya, Dai Bachtiar dan Sutanto juga merupakan calon tunggal. Namun calon tunggal bukan berarti akan langsung disetujui Komisi III.


Pencalonan tunggal Bambang ini mendapat dukungan dari semua fraksi DPR. Sesuai dengan UU 2/2002 pasal 11, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Pelantikan Bambang Hendarso Danuri menjabat Kapolri baru dilakukan pada 30 September 2008 di istana.


Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri oleh anggota komisi III DPR, Bambang mendengarkan dengan serius setiap pandangan fraksi. Dia didampingi Derenbang Polri Brigjen Pol Tjuk Sukiadi dan Spripim Kapolri Kombes Pol Suhardi A, serta Karo Analis Bareskrim Brigjen Pol Mathius Salempang, Direktur III/Tipikor Brigjen Pol Jose Rizal, dan sejumlah personel Bareskrim Polri.

Bambang, mantan Kapolda Sumut itu memulai dengan paparan visi dan misinya yang diberi judul Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Mandiri, Profesional, dan Dipercaya Masyarakat.



Mantan Kapolda Kalimantan Selatan (2005), itu mengatakan akan melanjutkan program prioritas Kapolri Sutanto seperti pemberantasan judi, narkotik, terorisme, korupsi, dan illegal logging. Menurutnya, tak harus ganti pimpinan lalu ganti visi, misi, dan program karena organisasi (akan) mengalami discontinuity. Dia menyampaikan visi-misi sesuai dengan perumusan grand strategy Polri 2005-2025.

Sementara program baru dengan prinsip hemat struktur dan kaya fungsi supaya tidak membebani anggaran yang ada. Misalnya, mengubah struktur Densus 88/Antiteror; dari semula di setiap Polda menjadi cukup di delapan wilayah strategis. Di antaranya Jakarta dan Surabaya.

Dia juga akan menempatkan enam pangkalan wilayah Polisi Air di tempat strategis. Kemudian, membangun Indonesian Automotive Fingerprint Information System, membikin Pusat Informasi Kriminal Nasional, melanjutkan pembangunan kesatuan wilayah, dan memperbaiki manajemen keuangan Polri.

Suami dari Nanny Hartiningsih, itu juga akan mempercepat transformasi kultural. "Polisi itu harus melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Salah satu caranya dengan memperbaiki SDM. Trust building ditarget pada 2010," kata peraih penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Karya Bhakti dan Satya Lencana Ksatria Tamtama itu.



Lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta itu juga berjanji meningkatkan pendapatan anggota Polri di kisaran Rp 7 juta hingga Rp 47 juta.



Dia juga berjanji akan menegakkan disipilin dan tindakan tegas. "Jika ada anggota yang melakukan pembiaran (pidana) akan kita tindak. Akan ada tim operasi bersih," janjinya. Sebelum melangkah dengan tindakan hukum ke luar, Bambang akan melaksanakan tindakan ke dalam lebih dulu dalam seratus hari pertama pelaksanaan tugasnya. "Ini amanah yang berat, tapi saya akan laksanakan sesuai komitmen," katanya.



Bambang juga berjanji polisi akan netral dan tidak berpihak dalam Pemilu 2009. Dia juga berjanji membuka hotline untuk warga masyarakat yang akan mengadukan kinerja polisi yang dianggap tidak tepat.

Sesuai data di pusat data Tokoh Indonesia, Bambang lulusan Akademi Kepolisian tahun 1974. Dia meraih gelar sarjana (S1)dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta.



Adik dari mantan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen (Purn) Tritamtomo ini menapaki karir dari Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat (1975), kemudian menjadi Kapolres Jayapura (1993). Karirnya terus menaik dengan menjabat Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994). Lalu beberapa kali menjadi Kadit Serse Polda, mulai dari Kadit Serse Polda Nusa Tengggara Barat (1997), Kadit Serse Polda Bali (1999), Kadit Serse Polda Jawa Timur (2000), dan Kadit Serse Polda Metro Jaya (2005).



Kemudian menjadi Kapolda Kalimantan Selatan (2005) dan Kapolda Sumatera Utara (2005-2006). Sebelum menjadi Kapolri, dia menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri (2006-2008).

Bambang mengawali karirnya di kepolisian ketika menjadi Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat tahun 1975. Setelah itu karirnya terus melesat hingga antara lain pernah menjabat sebagai Kapolres Jayapura (1993), Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994), Kadit Serse Polda Nusa Tengggara Barat (1997), Kadit Serse Polda Bali (1999, Kadit Serse Polda Jawa Timur (2000), Kadit Serse Polda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara (2005-2006) dan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (2006).



Atas berbagai pengabdiannya, dia antara lain menerima penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Karya Bhakti, dan Satya Lencana Ksatria Tamtama.



Dilantik

Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dilantik dan disumpah sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Selasa 30 September 2008.

Bambang menggantikan Jenderal (Pol) Sutanto yang memasuki pensiun, 30 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 55/Pol/2008. Sebelum dilantik, Bambang baru naik pangkat menjadi jenderal penuh. Ia adalah lulusan Akademi Polisi (Akpol) 1974, satu angkatan di bawah Sutanto.


Seusai pelantikan, Bambang mengemukakan bahwa tugas yang diberikan kepadanya cukup berat dan penuh tantangan. Ia menyatakan akan menjaga keberlanjutan apa yang sudah dilaksanakan Sutanto.



”Kelanjutan program tetap kami jadikan prioritas,” ujarnya. Antara lain, pertama, terkait dengan kebijakan ke dalam, seperti penerimaan taruna Akpol dan bintara Polri yang bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedua, mengambil tindakan tegas untuk kejahatan seperti judi, pembalakan liar, kejahatan konvensional, terorisme, dan narkotika.

Dia berjanji akan bertindak lebih keras. "Anggota dan pejabat yang masih melakukan pembiaran akan kami tindak. Itu komitmen. Pelayanan masyarakat juga akan kami tingkatkan. Tentunya, ke depan, kita menghadapi Pemilu 2009. Ini prioritas bersama TNI untuk mengamankannya hingga pemilihan presiden dan wakil presiden,” ujarnya.

Acara pelantikan Bambang itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat negara, seperti Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, Ketua MA Bagir Manan, Ketua KPK Antasari Azhar, Ketua BPK Anwar Nasution, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira mengatakan, serah terima jabatan Kepala Polri direncanakan berlangsung di Markas Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis, 9 Oktober 2008. ►TI/TSL



Bambang Hendarso Danuri
Polisi Tegas dan Humanis



Jakarta, 6 Desember 2008: Dalam dua bulan pertama masa jabatannya, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri membuat gebrakan yang cukup menyedot perhatian publik: operasi pemberantasan preman dan menindak delapan perwira tinggi Polri.

Gebrakan ke luar dilakukan melalui operasi kejahatan jalanan (operasi preman), sedangkan gebrakan ke dalam dilakukan dengan menindak delapan perwira tinggi yang pernah menjabat di Kepolisian Daerah Riau karena dianggap bertanggung jawab terhadap perjudian. Gebrakan itu, selain tetap dikritik, juga diapresiasi termasuk oleh kalangan DPR, dengan catatan hal tersebut akan dilakukan secara konsisten.

Dalam percakapan khusus dengan Kompas, didampingi Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, Jumat (5/12), Bambang menyampaikan latar belakang kebijakannya.

Kepala Polri mengatakan, hal itu dilakukan demi menggenjot reformasi kultural Polri, yang selama ini dianggap jalan di tempat, tanpa perubahan berarti. Melalui gebrakan itu, Bambang juga menargetkan untuk membentuk wajah Polri yang tegas dan humanis. Dengan demikian, rasa aman dan nyaman masyarakat akan lebih terjamin.

Berikut ini adalah petikan percakapan tersebut:

Bagaimana sebenarnya upaya untuk membentuk polisi yang humanis tersebut?

Dalam setiap kesempatan di DPR, misalnya, perubahan kultur kita dinilai jalan di tempat. Ini kita evaluasi. Intinya, menurut saya, mulai dari lembaga pendidikan di Polri yang harus dibenahi. Tanpa pembenahan di sini, masalah kultur (negatif) tidak akan pernah selesai.

Proses rekrutmen, mau sekolah, mau mutasi, kalau ada yang coba-coba memungut uang, laporkan asalkan laporan itu bukan fitnah dan bisa dibuktikan, maka akan diproses di pengadilan umum. Saya tidak akan tolerir betul. Supaya ada efek jera, kalau tidak susah.

Polisi tidak bisa lagi bersikap sombong, arogan. Masyarakat tidak bersimpati, kebijakan apa pun yang kita buat omong kosong. Kita harus bisa mengajak masyarakat, dengan kedudukan yang sejajar. Di London, polisi begitu dicintai rakyatnya, disebut bobby, kenapa di Indonesia tidak bisa?

Bagaimana konkretnya hal itu dilakukan sistematis?

Semua pejabat tinggi setingkat kepala polda dan pejabat di Mabes Polri harus menandatangani pakta integritas yang dievaluasi per tiga bulan oleh gugus kendali mutu di bawah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum). Setiap tiga bulan, setiap polda dipotret tingkat pengaduan masyarakat dan keluhan terkait penyimpangan aparat. Kalau merah, dalam tiga bulan pertama harus diusahakan kuning, lalu hijau. Jika tiga bulan kedua masih merah, diberi warning. Tiga bulan ketiga masih merah juga, terpaksa (pejabatnya) diganti.

Ini bukan sesaat saja untuk sekadar popularitas. Soal di Riau, misalnya, Irwasum sudah mengumumkan kepala poltabes yang dicopot. Ini bukan berarti saya melindungi yang perwira tinggi, tidak. Supaya ke dalam ada efek jera. Mereka tidak membekingi perjudian, tetapi bertanggung jawab dalam konteks manajerial. Saya juga tidak ingin organisasi saya ini goyang.

Bagaimana menjaga keberlanjutan operasi preman, terlebih di tahun mendatang potensi masalah menjelang pemilu dan dampak sosial krisis global cukup besar?

Operasi preman ini tidak berarti nanti selesai. Kehadiran polisi di wilayah yang rawan harus ada pos yang mobile. Dengan begitu, masyarakat melihat, tahu, dan merasakan kehadiran polisi. Tujuan utama saya melalui operasi kejahatan jalanan (preman) ini adalah masyarakat merasakan polisi ada dan memberi sesuatu.

Apabila pengaduan masyarakat tidak direspons, pejabat terdepannya yang kami tegur, bukan polisi yang di lapangan. Kita harus begitu ke dalam, tidak bisa lagi menolerir.

Apa yang dirasakan masyarakat harus direspons. Orang merasa tidak nyaman naik mobil ke tempat tertentu dicongkel, ada paku, pedagang kecil di pasar dipalak. Hal-hal ini harus ditindak kalau kita mau memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini target saya.

Bagaimana dengan terorisme, terutama setelah kejadian di Mumbai yang polanya tidak lagi peledakan bom?

Prinsipnya kita harus tetap hati-hati. Masyarakat curiga sedikit sebaiknya lapor. Kejadian seperti di Mumbai harus bisa dideteksi secara dini sehingga perlu sinergi antara polisi dan masyarakat.

Aparat Polri dan TNI kerap bentrok. Apa akar persoalannya dan cara mengatasinya?

Kami sudah komitmen bersama dengan Panglima TNI. Hingga komandan di tingkat bawah dengan kepala polres, kepala polda sudah berkomitmen. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau terjadi, komandan langsung turun lapangan segera supaya tidak melebar. Dibuat kegiatan bersama yang bisa membuat situasi bersahabat. Pilar NKRI itu ada di kita, TNI-Polri. Kalau kita ini potretnya seperti itu, bagaimana dengan masyarakat? (Kompas Sabtu, 6 Desember 2008) ►TI/TSL

BIODATA:

Nama    :Bambang Hendarso Danuri
Pangkat:Jenderal Polisi
Lahir     :Bogor, 10 Oktober 1952
Agama  :Islam
Jabatan:Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)


Isteri:
Nanny Hartiningsih

Pendidikan:
- Akademi Kepolisian (1974)
- Meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta

Karir:
- Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat (1975)
- Kapolres Jayapura (1993)
- Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994)
- Kadit Serse Polda Nusa Tengggara Barat (1997)
- Kadit Serse Polda Bali (1999)
- Kadit Serse Polda Jawa Timur (2000)
- Kadit Serse Polda Metro Jaya (2005)
- Kapolda Kalimantan Selatan (2005)
- Kapolda Sumatera Utara (2005-2006)
- Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri (2006-2008)
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (2008-sekarang)

Penghargaan:
- Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun
- Satya Lencana Karya Bhakti
- Satya Lencana Ksatria Tamtama
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)


Jenderal Pol Sutanto Kapolri, Alumni Terbaik Akpol 1973

Presiden SBY melantik Jenderal Sutanto sebagai Kepala Kepolisian Negara RI, menggantikan Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar (8/7/2005). Pelantikan dilakukan setelah DPR secara aklamasi menyetujui usai melakukan uji kepatutan dan kelayakan ((fit and proper test)) terhadap Komjen Sutanto di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, 4/7/2005.



Dia pensiun 30 September 2008 dan digantikan Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol. Bambang Hendarso Danuri.



Sutanto yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN) berpangkat Komisaris Jenderal Polisi secara resmi diangkat menjadi Kapolri dengan Keppres Nomor 28/Polri/2005 tertanggal 5 Juli 2005. Kemudian dengan Keppres Nomor 29/Polri/2005 tanggal yang sama pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal Polisi.



Sebelumnya Presiden SBY mengajukannya sebagai satu-satunya calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar kepada DPR. Kemudian Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui usai melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)4/7/2005 dan Rapat Paripurna DPR 5/7/2005.



Dalam rapat tertutup (internal) dicapai kesepakatan persetujuan secara aklamasi. Seluruh fraksi (10 fraksi) di Komisi III, mendukung pejabat Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional itu menjadi Kapolri. Keputusan Komisi III itu dilaporkan dalam rapat paripurna Selasa 5/7/2005 yang dimulai pukul 09.00.


Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) berlangsung serius, walau kadang diselingi canda. Sebanyak 34 anggota Komisi III mengajukan pertanyaan. Di antaranya mengenai terorisme, narkoba, perjudian, pelacuran, pornografi, dan pornoaksi, pemberantasan korupsi, pembenahan moral polisi, dan cara mengatasi godaan dari bos-bos penjahat untuk melobi agar kasusnya dihentikan.



Selama 30 menit, Sutanto diberi kesempatan memaparkan visi misinya. Sutanto menyatakan akan secara tegas dan konsisten menindak empat jenis kejahatan. Pertama, kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal mining, penyelundupan); Kedua, kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat (judi dan narkoba); Ketiga, kejahatan yang meresahkan masyarakat (kejahatan jalanan dan kejahatan oleh kawanan bandit); dan Keempat, segala pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, ketidaktertiban dan kemacetan.

Secara khusus, Sutanto mengatakan dalam mengatasi masalah narkoba, ada tiga langkah yang secara simultan harus dilakukan. Ketiganya adalah pencegahan, penegakan hukum, dan terapi-rehabilitasi bagi pengguna narkoba.


ia juga menegaskan adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan panti rehabilitasi yang murah, tidak saja di kota-kota besar, tetapi juga di kabupaten-kabupaten. Karena narkoba sudah merambah pelosok desa dan banyak disalahgunakan masyarakat menengah ke bawah.


Mantan Ajudan Presiden Soeharto kelahiran Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950, ini merupakan satu di antara sedikit polisi yang baik, jujur, bersih, dan punya komitmen tinggi memberantas kejahatan di negeri ini.

Alumni Terbaik Akabri Kepolisian 1973, ini memang sudah santer disebut-sebut akan menjadi Kapolri sejak Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI. Pasalnya, SBY dan Sutanto sudah lama bersahabat karena seangkatan ketika menjadi taruna Akademi Angkatan Bersenjata (Akabri). Keduanya lulusan Akabri (Darat dan Kepolisian) tahun 1973.

Teman taruna seangkatan (1973) SBY dan Sutanto lainnya antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Slamet Soebijanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Djoko Suyanto. Mereka merupakan lulusan terbaik di angkatan masing-masing. Mereka sama-sama memperoleh penghargaan Adi Makayasa.

Selain karena pertemanan dengan presiden, Sutanto juga dinilai bersih selama karirnya di kepolisian. Dia juga dikenal konsisten dan dekat dengan bawahan. Ayah dari empat anak ini dikenal jujur, bersih, dan punya komitmen tinggi memberantas kejahatan.

Saat menjabat Kapolda Sumut (2000), dia berupaya secara gigih memerangi perjudian, premanisme, dan peredaran narkoba di provinsi itu. Dia hadapi apa pun risikonya, baik dari para bandar judi dan internal Polri sendiri. Mereka yang tidak senang judi diberantas di daerah itu tidak suka Sutanto berlama-lama di Medan. Mereka ingin Sutanto cepat pindah. Memang, Sutanto hanya tujuh bulan menjadi Kapolda Sumut (Maret sampai Oktober 2000). Dia dipindah menjadi Kapolda Jawa Timur.

Di Jatim, Sutanto langsung menyatakan perang terhadap illegal logging, praktik BBM oplosan, judi dan narkoba. Salah satu gebrakannya adalah menangkap dan menahan Sundono alias Jhonson Limuel Lim, bos kayu ilegal nomor satu di Jatim yang sebelumnya sulit tersentuh hukum. Dia juga mengusir dan menampik utusan Sundono yang hendak menyuapnya Rp 2 miliar agar Sundono bisa ditahan luar.

Dia bergeming, Sundono terus ditahan sampai kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Walaupun setelah kasus illegal logging itu digelar di PN Surabaya, Sundono malah divonis bebas, yang sebelumnya oleh jaksa penuntut umum hanya dituntut hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Setelah dua tahun menjabat Kapolda Jatim (2000-2002), Sutanto dimutasi menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (2002-2005). Dia seperti sengaja ‘disimpan’ di situ. Namanya pun nyaris tidak pernah muncul lagi di media massa. Namun setelah SBY jadi presiden, nama Sutanto kembali berkibar. SBY mengangkatnya menjadi kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kalakhar BNN) pada awal Maret 2005. Dia pun naik pangkat dari Irjen menjadi Komjen Pol. Saat itu, banyak kalangan sudah memprediksi Sutanto akan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar.

Kendati sebentar di BNN, dia telah melakukan gebrakan menangkap anggota sindikat peredaran narkoba internasional dan berhasil menggerebek dan menemukan sejumlah pabrik narkoba besar di sekitar Jakarta.

Presiden SBY mengatakan pergantian Kapolri dilakukan dalam rangka penyegaran kepemimpinan di lingkungan kepolisian. Da’i sudah mengemban tugas sebagai Kapolri selama 3 tahun 8 bulan. Menurut SBY masa tugas tersebut, sudah cukup bagi Da’i untuk mengabdi kepada negara dan bangsa.

Menurut Presiden, konteks pergantian ini dalam kerangka positif. Selain untuk regenerasi, juga sambil memberi kehormatan kepada Da’i dan penugasan kepada penggantinya. SBY berharap DPR segera menyetujui usul pergantian Kapolri tersebut. Sementara Da’i Bachtiar kemungkinan akan diangkat menjadi Dubes di Malaysia. ►tsl


Nama    : Jenderal Pol Sutanto
Lahir     : Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950
Agama  : Islam
Jabatan: Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Dilantik 8 Juli 2005 - 30 September 2008)

Isteri: Henny S
Anak:
- Tanti Ari Dewi
- Wenny Natalia Dewi
- Bimo Agung Wibowo
- Widya Ari Dewi

Pendidikan:
- Akabri Kepolisian 1973
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) 1983
- Sespimpol, Lembang, Bandung (1990)
- Sus Jur Pa Rengar Hankam, Bandung (1985)
- Lemhannas (2000)

Karir:
- Pamapta Konwiko 74 Jakarta Selatan (1973-1975)
- Kapolsek Metro Kebayoran Lama (1978-1980)
- Kapolsek Metro Kebayoran Baru (1980)
- Kepala Detasemen Provoost Polda Jatim (1990-1991)
- Kapolres Sumenep, Jawa Timur (1991-1992)
- Kapolres Sidoarjo, Jawa Timur (1992-1994)
- Paban Asrena Polri (1994-1995)
- Ajudan Presiden Soeharto (1995-1998)
- Waka Polda Metro Jaya (1998-2000)
- Kapolda Sumut (2000)
- Kapolda Jatim (17 Oktober 2000-Oktober 2002)
- Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (24 Oktober 2002-28 Februari 2005)
- Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (28 Februari 2005-Juli 2005)
- Kapolri (2005)

Alamat Kantor: Jalan Trunojoyo No 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp 021-3848537 - 7260306 - 7218010 Fax 021-7220669

Alamat Rumah: Jalan Pinang Perak II PA-2, Pondok Indah, Jakarta Selatan
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Susno Duadji Berpotensi Jadi Ketua KPK

Dipecat (dikorbankan) walau merasa bukan dia yang salah, dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK dan Bank Century, Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri (24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009), menunjukkan keberanian membuka tabir (whistleblower) makelar kasus di Mabes Polri. Sehingga membuka mata publik bahwa mantan Kapolda Jawa Barat, kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954, itu berpotensi menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode berikutnya.

Keberanian Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MSc membuka beberapa kasus dalam tubuh Polri, di mata banyak orang telah menunjukkan integritas dirinya yang berpotensi jadi pimpinan KPK. Susno, sebagai seorang jenderal polisi berbintang tiga, pastilah bukan seorang yang putih bersih seperi kapas. Ibarat sepatu atau sapu yang dipakai pastilah terkena kotor. Tetapi, keberaniannya membuka aib dalam institusinya, cukup mengindikasikan dia seorang pejabat tinggi polisi yang relatif bersih dan punya keberanian dan ketegasan sikap memberantas korupsi.

Suatu integritas dan keberanian yang amat tergolong langka di negeri ini. Ketika banyak orang, pejabat, cendekia, lebih mencari aman dan bersuara seolah-olah untuk mendulang pencitraan tinggi. Sehingga negeri ini semakin tinggi peringkat skor terkorupnya di Asia Pasifik dari skor 8, 28 tahun 2008 menjadi 9,27 tahun 2009.

Sehingga pantaslah bila ada beberapa pihak yang memandang Susno Duadji pantas dan berkesempatan menjadi pimpinan KPK. "Melihat keteguhan sikap Susno Duadji, maka rasanya dia sangat patut dijadikan ketua KPK. Susno pantas dan mampu memimpin KPK, dan KPK butuh pimpinan yang berkualitas seperti dirinya," kata salah satu tokoh pendiri Perhimpunan Nasionalis Indonesia (Pernasindo) Dr Ir Ricky Avenzora, MScF di Jakarta, Selasa (23/3/2010).

Menurut Ricky, rekam jejak Susno adalah sangat jelas, dan juga sangat teruji baik saat menjadi Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kapolda Jawa Barat. Ricky merupakan satu dari 88 tokoh Pernasindo yang didirikan awal Juni 2006. Deklarator perhimpunan ini antara lain mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, sejarawan LIPI Asvi Warman Adam, Christianus Siner Key Timu dari Petisi 50, Guruh Soekarnoputra, Jaya Suprana, Luhut MP Pangaribuan, Revrisond Baswir, Ermaya Suradinata, Salahuddin Wahid, Sri Edi Swasono, dan Aria Bima. Kwik Kian Gie menjadi Ketua Presidiumnya.

Pernyataan senada juga dikemukakan Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane bahwa mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji layak menjadi Ketua KPK. Neta S Pane mengatakan, pernyataan Susno yang membeberkan dugaan keterlibatan petinggi Polri dalam skandal korupsi merupakan suatu kebaranian. Karena itu, jenderal bintang tiga itu layak menjadi Ketua KPK meski membutuhkan proses yang panjang.

Walaupun, Neta lebih berharap, Susno menjabat sebagai Kapolri menggantikan Bambang Hendarso Danuri. Karena, Neta melihat, sosok Susno mampu memperbaiki citra Polri yang selama ini terkesan buruk.

Sementara Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, ketika menyatakan menyambut baik mundurnya Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, dari jabatannya, menyebut salah satu figur yang dinilai cocok untuk menggantikan Tumpak adalah Susno Duadji.

Jejak Rekam Susno
Mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kapolda Jawa Barat itu sudah mengunjungi 90 negara untuk belajar menumpas kasus korupsi. Dia lulusan Akabri Kepolisian (1977), PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) dan Sespati Polri. Selain itu dia juga lulusan S-1 Hukum, dan S-2 Manajemen.

Suami dari Herawati dan ayah dari dua orang putri, itu juga menekuni kursus dan pelatihan di antaranya Senior Investigator of Crime Course (1988), Hostage Negotiation Course (Antiteror) di Universitas Louisiana AS (2000), Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur Malaysia (2001), Studi Perbandingan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan (2003), serta Training Anti Money Laundering Counterpart di Washington, DC, AS.

Anak kedua dari delapan bersaudara dari ayahnya Duadji, seorang sopir, dan ibunya, Siti Amah, pedagang kecil, itu mulai meniti karir di kepolisian sebagai perwira polisi lalu lintas. Karirnya mulai menanjak setelah dipercaya menjabat Wakapolres Yogyakarta. Kemudian naik menjadi Kapolres di Maluku Utara, Kapolres Madiun, dan Kapolresta Malang.

Kemudian Susno ditarik ke Jakarta, menjadi Kepala Bidang Penerapan Hukum Divisi Pembinaan Hukum di Mabes Polri. Dia pun dipercaya mewakili institusi Polri membentuk KPK pada tahun 2003. Saat menjabat Kepala Bidang Penerapan Hukum Divisi Pembinaan Hukum Polri itu dia memperoleh pangkat Kombes. Setelah itu, pada tahun 2004 ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga menjabat Wakil Ketua PPATK dan pangkatnya menjadi Inspektur Jenderal (Irjen).

Setelah sekitar tiga tahun di PPATK, Susno dipercaya menjabat Kapolda Jawa Barat mulai 30 Januari 2008 sampai 24 Oktober 2008. Saat menjabat Kepala Polda Jawa Barat, nama Susno mulai mencuat di tingkat nasional. Saat itu, Susno menyatakan perang melawan pungutan liar dalam pelayanan lalulintas. Di depan perwira se-Polda Jawa Barat, dia menyatakan tak perlu ada lagi setoran dan tak perlu ingin kaya karena dari gaji saja sudah cukup. "Kalau mau kaya jangan jadi polisi tetapi pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya yang ingin dilayani," katanya mengingatkan.

Lalu, sejak 24 Oktober 2008, dia diangkat menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menggantikan Bambang Hendarso Danuri, yang kemudian menjabat Kapolri. Kala itu, Indonesia Police Watch berpendapat pengangkatan Susno menjadi Kabareskrim kurang tepat karena dianggap kurang kaya pengalaman di bidang reserse. Sehingga dia dinilai kurang mumpuni memimpin korps reserse se-Indonesia.

Namun, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri justru menilai Susno sebagai sosok yang tepat karena memiliki integritas, konsisten keras, tegas dan tidak kompromis dengan pelaku kejahatan. Hal itu dikemukakan Kapolri, saat Susno naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal, 12 November 2008.

Dalam jabatannya sebagai Kabareskrim Polri, Susno Duadji tentu menangani berbagai kasus pidana kriminal dan korupsi. Nama Susno pun makin melambung tinggi. Sempat dicaci kemudian dipuji.

Ketika mencuat kasus kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Bibit dan Chandra), maupun kasus pembunuhan berencana yang didakwakan kepada Antasari Azhar, nama Susno Duadji amat dibenci sebagian besar publik. Dia dianggap sebagai tokoh penting dalam rekayasa pelemahan KPK itu.

Ketika itu, dia mengibaratkan Polisi sebagai buaya versus KPK sebagai cicak. Sehingga kasus kriminalisasi pimpinan KPK menjadi lebih populer dengan sebutan Cicak versus Buaya. Istilah ini makin memicu gelombang protes kepada Polri dan menuai dukungan kepada KPK.

Walaupun Susno kemudian menjelaskan bahwa istilah itu dikemukakannya dalam suatu percakapan dengan wartawan tentang teknologi penyadapan yang dimiliki Polri dan KPK. Kalau dari segi teknologi penyadapan, peralatan Polri masih lebih baik dari KPK. Perbandingannya seperti buaya (Polri) dan cicak (KPK). Tapi dari segi kewenangan atau kekuasaan justru sebaliknya KPK (buaya) dan Polri (cicak). Tapi, penjelasan ini tidak bisa lagi menghapus stigma arogansi Polri sebagai buaya versus Kpk sebagai cicak di opini publik.

Kemudian, akibat gelombang dukungan kepada KPK makin besar dan sebaliknya kepercayaan kepada Polri makin rendah, Presiden SBY yang sudah terlambat bersikap, dipaksa membentuk Tim Delapan (Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada dua pimpinan KPK Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Beberapa hari setelah Tim Delapan yang dipimpin Adnan Buyung Nasution terbentuk, Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang terbuka memperdengarkan rekaman pembicaraan telepon Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang di Kejaksaan Agung dan Mabes Polri dan lain-lain. Dalam versi Polri, Anggodo Widjojo adalah menjadi pelapor pemerasan yang dituduhkan dilakukan oleh oknum pimpinan KPK. Sementara dalam versi KPK, Anggodo Widjojo terduga penyuap oknum KPK dan dituduh menghalangi penyidikan atas tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan pemilik PT Masaro, Anggoro Widjojo, kakak Anggodo Widjojo. Hanya dalam rekaman itu, Anggodo menyebut Truno 3 yang langsung disimpulkan oleh Tim Delapan sebagai Kabareskrim Susno Duadji. Kendati Susno menjelaskan bahwa di Mabes Polri yang disebut Truno 3 itu adalah kode untuk Direktur III Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Sedangkan kode untuk Kabareskrim adalah Tribrata 5. Namun, publik, terutama Tim Delapan, tetap tidak percaya.

Jabatan strategisnya sebagai Kabareskrim, membuat orang merasa yakin bahwa Susno memegang kendali rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK tersebut. Kendati Susno juga telah menjelaskan bahwa dia sebagai Kabareskrim tidak dilibatkan dalam pengusutan dugaan suap dan pemerasan yang dituduhkan kepada pimpinan KPK (Bibit-Chandra), untuk menghindari konflik kepentingan. Kasus ini ditangani Wakabareskrim yang langsung bertanggung jawab ke atas. Tetapi publik, terutama Tim Delapan, selalu tidak percaya.

Dia menyebut untuk menghindari konflik kepentingan, karena pada saat bersamaan KPK tengah mengusut kasus pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century serta kasus korupsi Masaro yang melibatkan Anggoro Widjojo, kakak Anggodo Widjojo. Dalam kasus pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century, disebut ada surat yang ditandatangani Susno. Beredar isu adanya rekaman percakapan telepon antara Susno Duadji dan Lucas (pengacara Budi Sampoerna) menyebut angka 10 yang diasumsikan sebagai pemberian Rp.10 miliar kepada Susno atas keluarnya surat itu. Susno pun hampir menitikkan air mata di depan Komisi III DPR ketika menjelaskan bahwa dia tidak permah menerima Rp.10 miliar dari Budi Sampurna atau siapapun dalam kasus Bank Century.

Sedangkan dalam kasus korupsi PT Masaro, Susno pernah menemui Anggoro (bos Masaro) di Singapura. Susno menjelaskan keberangkatannya ke Singapura menemui Anggoro adalah dalam rangka tugas resmi atas perintah Kapolri, tetapi publik, terutama Tim Delapan, tidak percaya bahwa Susno tidak terlibat.

Tim Delapan mendesak agar Susno Duadji dinonaktifkan selama masa kerja Tim Delapan. Susno sendiri meresponnya dengan secara sukarela menyatakan diri mengundurkan diri dari jabatan Kabareskrim pada tanggal 5 November 2009. Namun, Kapolri hanya menyetujui penonaktifan. Lalu setelah nonaktif, Susno diaktifkan kembali pada 9 November 2009 setelah proses pemeriksaan Tim Delapan atas dirinya selesai.

Namun setelah rekomendasi akhir Tim Delapan disampaikan kepada Presiden pada 16 November 2009, delapan hari berikutnya, tepatnya 24 November 2009, Kapolri secara resmi mengumumkan kepada publik pemberhentian Susno Duadji dari jabatan Kabareskrim. Dia digantikan Komjen Pol Ito Sumardi Djunisanyoto.

Dalam posisi jenderal bintang tiga tidak mempunyai meja di Mabes Polri, susno pun sering mngkir tidak masuk kantor. Lalu dia pun sering tampil dalam forum publik. Dia tampil sebagai whistleblower membuka tabir aib Polri menjadi terbuka di mata publik, yang sebelumnya, sesungguhnya, telah menjadi rahasia umum.

Pertama, Susno tampil menjadi saksi di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2010) dengan membeberkan kesaksian yang meringankan Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, yang dilengserkan setelah didakwa sebagai otak pembunuhan berencana Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Kedua, Susno Duadji tampil di depan Pansus Angket DPR Kasus Bank Century, Rabu (20/1/2010). Dia antara lain memberikan dokumen yang lalu disebut ‘testimoni’ dan selanjutnya dikembangkan dan diterbitkan menjadi buku berjudul: Bukan Testimoni Susno Duadji. Testimoni itu antara lain menyangkut kesengajaan (tidak memprioritaskan) melanjutkan penyidikan kasus bail out Bank Century karena ada yang diduga terlibat sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden dan kemudian menang.

Ketiga, Susno Duadji mengungkap aib makelar kasus pencucian uang dan pajak di Mabes Polri, dalam diskusi bukunya, Bukan Testimoni Susno, Rabu (10/3/2010) di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dan kemudian melaporkannya kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada Kamis (18/3/2010). ► ti/crs


BIODATA

Nama   : Drs. Susno Duadji, S.H, M.Sc.
Lahir    : Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954
Agama  : Islam
Pangkat: Komisaris Jenderal Polisi
Jabatan : Kabareskrim Mabes Polri (24 Oktober 2008 – 30 November 2009)

Istri :Herawati
Anak:Dua puteri
Ayah:Duadji
Ibu   :Siti Amah

Pendidikan:
- Akabri Kepolisian, lulus 1977
- PTIK
- S-1 Hukum
- S-2 Manajemen
- Sespati Polri
- Senior Investigator of Crime Course (1988)
- Hostage Negotiation Course (Antiteror) di Universitas Louisiana AS (2000)
- Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur Malaysia (2001)
- Studi Perbandingan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan (2003)
- Training Anti Money Laundering Counterpart di Washington, DC, AS

Karir:
- Perwira polisi lalu lintas
- Wakapolres Yogyakarta
- Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang
- Kepala Bidang Penerapan Hukum Divisi Pembinaan Hukum Polri
- Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK)
- Kapolda Jabar 30 Januari 2008 sampai 24 Oktober 2008
- Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri (24 Oktober 2008 – 30 November 2009)
*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)