Roesmanhadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1998-2000

Roesmanhadi

Jenderal Pol (Purn.) Roesmanhadi (lahir di Madura, Jawa Timur, 5 Maret 1946; umur 64 tahun) adalah mantan Kapolri periode 1998 sampai dengan 2000. Sebelumnya ia adalah Perwira Tinggi Mabes ABRI sebagai Staf Ahli Menhankam Bidang Kamtibmas.

Pendidikan militer yang pernah ditempuh oleh Roesmanhadi adalah, PTIK angkatan 11, Sespim Polisi tahun 1980, Sesko ABRI tahun 1990 dan kursus Lemhannas pada tahun 1992.

Jabatan pertama yang diemban Roesmanhadi setelah lulus PTIK adalah Irdin Res 86 Bandung Polda Jabar pada tahun 1969, kemudian meningkat terus hingga jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Menhankam Bidang Kamtibmas yang diembannya sejak 15 Oktober 1997.

Roesmanhadi

Roesmanhadi juga pernah menjabat Wakapolda Kalbar pada tahun 1991, Wakapolda Jatim pada tahun 1992, Kapolda Sumatera Utara pada tahun 1993, Kapolda Jatim pada tahun 1995, Demin Kapolri pada tahun 1996.

http://id.wikipedia.org
Pranala luar
(id) Roesmanhadi Dikirimi Ijazah Saat Menjabat Kepala Polri
(id) Roesmanhadi Senang Bisa Menikmati Alam
(id) Menggantikan Fahmi Idris - Roesmanhadi Ketua Umum IMBI
(id) Situs resmi Roesmanhadi & Associates

Dibyo Widodo Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1996–1998

Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo

Jenderal Polisi Drs. Dibyo Widodo (lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 26 Mei 1946; umur 64 tahun) adalah Kapolri ke 13 yang mempertegas peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat. Hal ini sesuai dengan latar belakang tugas yang diemban oleh lulusan PTIK tahun 1975, yang tidak bergeser dari berbagai permasalahan yang selalu muncul di masyarakat. Selama periode kepemimpinannya yang ditandai dengan akan adanya peristiwa penting bagi bangsa dan negara yakni Pemilihan Umum tahun 1997, menunjukkan bahwa ia memang dituntut oleh tugas yang memerlukan disiplin tinggi maupun kerjasama tim yang solid.

Garis kebijakan yang dikeluarkan sejak dilantik tanggal 18 Maret 1996 lalu tertuang dalam butir-butir kebijakan, yaitu: Sosialisasi Gerakan Displin National, Pembentukan/Kerjasama Tim, Konsistensi Pendekatan Hukum, Pelayanan Terbaik dan Amankan dan Sukseskan Pemilu 1997 & Sidang Umum MPR 1998, yang diarahkan untuk mewujudkan penampilan peroranjyan/individu, penampilan satuan dan pennmpilan operasional. Pengalaman lapangan yang luas termasuk daerah yang potensi konfliknya cukup tinggi semacam Surabaya dan Medan, cukup untuk memberi bekal bagi seorang pemimpin dengan beban yang tidak kecil.

Karir

Dibyo Widodo memulai kariernya di kepolisian sejak tanggal 1 Desember 1968 dengan pangkat Inspektur Polisi tingkat II. Mengawali tugas sebagai Perwira Operasi di Komres 1012 Surabaya, kemudian mempersunting Dewi Poernomo Aryanti sebagai isterinya, pasangan tersebut kini dikarunia tiga orang anak, satu diantaranya seorang puteri. Sebagai sosok yang menyusuri kariernya mulai dari jenjang bawah, putra pertama pasangan Drs Soekardi dan Toerniati Sukardi ini pernah menduduki 32 jabatan sebelum sampai puncak kariernya sebagai Kapolri. Hal ini dilalui dengan ketekunan menapaki berbagai jenjang pendidikan maupun kursus dan penataran. Pendidikan umumnya sendiri adalah sampai tingkat SMA pada tahun 1965 yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di Akademi Angkatan Kepolisian (1968), Bakaloreat PTIK (1972), Doktoral PTIK (1975), Sesko ABRI Bagpol (1981), Lemhannas (1993).

Penyandang brevet Para Brimob Polri, Selam Polri, Selam Angkatan Laut, dan Pandu Udara dari Kopassus Angkatan Darat ini, punya komitmen untuk meningkatkan operasional kepolisian dalam memberantas kejahatan dengan tetap memperhatikan garis-garis kebijakan pendahulunya. Catatan prestasi operasionalnya cukup menonjol ketika bertugas di Operasi Seroja Timor Timur, namun sebenarnya lonjakan kariernya tercatat setelah menyelesaikan tugas sebagai Kapolres Deli Serdang tahun 1986 dan kemudian diangkat sebagai ADC Presiden RI sampai tahun 1992. Berturut-turut setelah itu ia menjabat sebagai Irpolda Sumut, Wakapolda Nusa Tenggara, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya clan kemudian Kapolri.

Semasa menjabat Kapolda Metro Jaya banyak langkah-langkah taktis dilakukan maupun tindakan tegas yang acapkali membuat berdebar anak buahnya karena sikapnya yang menindak segala bentuk penyimpangan di lingkungan Polri maupun dalam menghadapi gangguan kamtibmas di ibukota tak segan-segan bertindak keras tanpa pandang bulu. Untuk melayani dengan cepat segala keluhan masyarakat muncullah gagasan pembentukan satuan Unit Reaksi Cepat atau lebih dikenal dengan singkatan URC, dimana setiap ada laporan dari masyarakat, dalam tempo singkat satuan Polri segera tiba di tempat kejadian.

Satuan khusus ini didukung oleh kendaraan roda empat dan roda dua dengan anggota yang terlatih dan handal sehingga mampu menjadi tulang punggung kesatuan Polri dalam mengantisipasi setiap gangguan kamtibmas sehingga masyarakat benar-benar merasa aman dan tenteram. Kehadiran URC di TKP dengan cepat pertama-tama adalah pengamanan TKP dengan memberikan pita kuning bertanda "DILARANG MELINTAS GARIS POLISI" sehingga semua data, baik berupa sidik jari maupun bukti-bukti yang lain belum terjamah oleh orang lain. Hal ini memudahkan petugas Laboratorium Forensik dalam mengidentifikasi setiap bukti yang ada, dan dengan cepat pula dianalisis untuk mengungkap kejadian guna pengusutan selanjutnya.

Pada masa kepemimpinannya, Polda Metro jaya benar-benar dibuat tidak pernah tidur dan seolah-olah setiap jengkal tanah di wilayah Jabotabek ini selalu terdengar langkah anggota Polri berjalan seirama detak jarum jam. Sebelum menduduki tampuk pimpinan tertinggi Polri, jauh-jauh hari masyarakat telah meramalkan bahwa nanti Jenderal ini pasti segera berpindah kantor dari Semanggi ke Trunojoyo. Namun semua orang juga tak mengira akan secepat itu penyerahan tongkat komando dari Jenderal Polisi Drs. Banurusman kepada Letjen.Pol. Drs. Dibyo Widodo, sehingga masyarakat pun kembali dibuat seolah seperti kejadian yang tiba-tiba. Dengan pengalaman yang lengkap inilah Jenderal Dibyo Widodo mampu melangkah ke jenjang tertinggi di lingkungan Polri.ttp://id.wikipedia.org

Banurusman Astrosemitro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1993–1996

Banurusman Astrosemitro

Banurusman Astrosemitro (lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 28 September 1941; umur 68 tahun) adalah mantan Kapolri peridoe 1993 - 1996. Di kota kecil di kaki Gunung Galunggung itulah Banu menghabiskan masa remajanya, dengan me-namatkan pendidikan di SMA Negeri Tasikmalaya. Lalu, pada tanggal 1 September 1961, dia masuk dinas kepolisian dengan mengikuti serangkaian pendidikan kepolisian, hingga tamat pada Februari 1965 dengan pangkat Letnan Satu.

Pribadi dan sosok Kapolri Banurusman Astrosemitro hampir tidak dapat dipisahkan dari Polri. Ada beberapa alasan utama mengapa kesimpulan itu layak ditarik. Pertama-tama Banurusman meniti kariernya dari bawah, yakni dari mulai pangkat Letnan Satu. Tetapi kemudian terbukti dia bukan saja berhasil mencapai pangkat tertinggi, Jenderal penuh, tetapi juga sekaligus berhasil menduduki jabatan Kapolri. Kemudian, jejak pengabdian dan kiprahnya di Polri juga tidak dapat diabaikan. Dia antara lain ikut membidani lahirnya manajemen operasional Situpak (Situasi, Tugas, Pelaksanaan, Administrasi, Komando dan Pengendalian). Begitu juga Banurusman lewat operasi intelejennya ikut memberantas dan membersihkan kekuatan sisa-sisa G-30 S/PKI sewaktu bertugas Polda Metro Jaya.

Pertimbangan lain, keluarga Banurusman termasuk "Keluarga Polri." Istrinya sendiri dulu ketika disunting bertugas sebagai Polisi Wanita (Polwan). Kini anak lelakinya juga terjun sebagai anggota Polri. Apalagi terbukti lebih dari separuh usianya memang dihabiskan untuk mengabdi kepada Polri. Dengan demikian tidaklah berlebihan apabila pribadi dan sosok Banurusman melekat erat pada Polri. Banurusman dilantik menjadi Kapolri ke-12 oleh Presiden Soeharto 6 April 1993 di Istana Negara, Jakarta. Banu, panggilan akrabnya, yang waktu itu berpangkat Letnan Jenderal, menggantikan Jenderal (Pol) Drs. Kunarto. Empat hari kemudian, di Mabes Polri, dilakukan upacara serah terima jabatan dari Kunarto kepada Banu.

Mengawali tugasnya sebagai Kapolri, Banu mengeluarkan kebijakan "Jati Diri Polri," yang intinya berisi agar setiap prajurit Polri selalu mengingat jati dirinya sebagai Polri. Dari kepemimpinan tampak jelas Banu bukanlah tipe orang yang senang menonjolkan diri sendiri. Dia pun selalu mengakui dan mengikuti hal-hal positif yang telah dirintis dan dikembangkan pendahulunya. Itulah sebabnya moto yang dicanangkannya sebagai Kapolri pun "Tekadku Pengabdian Terbaik, Sukses Melalui Kebersamaan, dan Suksesku adalah Senyummu." Dari moto ini terlihat dia mempertahankan moto dari pendahulunya yang memang sudah baik, dan menambahkannya sesuai dengan tuntutan pelayan masyarakat dengan mencanangkan Strategi Peningkatan Pelayan Masyarakat. Banu juga sadar dalam menjalankan tugasnya Polri memerlukan dialog yang terus menerus dengan masyarakatnya. Maka Banu pun mengeluarkan konsep "Senyum, Sapa dan Salam".

Tugas pertamanya di kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Di kota itu pula dia sempat menjabat Komandan Kompi B, Batalyon 935 Brimob. Dari Pare-Pare, tahun 1967 dia hijrah ke Jakarta melanjutkan studinya di PTIK. Setamat PTIK tahun 1970, Banu ditugaskan di Polda Metro Jaya sebagai Intelijen Zeni untuk membantu Kasi PKN. Dalam hal ini, peran intelijen sungguh vital dalam upaya membersihkan sisa-sisa pelaku G-30-S/PKI. Selain turut dalam pembersihan G-30-S/PKI, dia pun aktif mengawasi Orang Asing dan gerakan-gerakan Ormas yang berfusi untuk menghadapi Pemilu 1971.

Rupanya. dalam perjalanan kariernya Banu sering memperoleh beban tugas yang berat dan menantang. Tempaan pengalaman-pengalaman inilah yang kelak membuatnya memiliki kepemimpinan yang matang. Misalnya dia juga ditugaskan sebagai Perwira Operasi KP-3 Tanjung Priok, yang kala itu terkenal rawan dan penyelundupan merajalela. Betapapun sederet tugas itu terasa berat, tapi dia tetap melaksanakannya dengan baik dan penuh pengabdian. Tahun 1974 dia ditunjuk sebagai Spri Kasum ABRI.

Berikut tahun 1975-1976, dia mengikuti Sespim pada Susreg II di Bandung. Setelah itu menjabat Kabag Samapta di Komtares Malang. Tahun berikutnya, dia menjadi Kapolres Banyuwangi selama dua setengah tahun. Kemudian menjabat Kasi Intelpam di Polda Jawa Timur selama sembilan bulan. Banu lantas dipindahkan ke Polda Sulselra di Ujungpandang dengan jabatan Asisten Intelijen, hingga tahun 1982. Dari sana Banu kembali lagi ke Jawa Barat. Jabatan barunya waktu itu sebagai Asintel Polda Jabar. Lalu menjadi Kapolwil Banten dari tahun 1985 sampai tahun 1986. Dari Banten, dia ditugaskan menjadi Kapolwil Cirebon. Kendati di Cirebon hanya 10 bulan, namun dia sempat membuat prestasi gemilang dengan menggulung sekelompok pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Pom Bensin Tuparev. Ternyata, kasus Tuparev ini merupakan buntut kegiatan ekstrim kanan dengan kategori subversif.

Sejak awal sudah terlihat Banurusman memang cemerlang. Dia selalu berupaya menelurkan gagasan inovatifnya demi kemajuan Polri. Tidak heran bila dia turut aktif dalam membidani manajemen operasional Situpak (Situasi, Tugas, Pelaksanaan, Admi-nistrasi, Komando dan Pengendalian). Setelah menjelajah Pulau Jawa dan Indonesia Timur (Sulawesi), Banu dipromosikan menjadi WakaPolda Sumatera Utara di Medan. Selagi masih menjabat WakaPolda itu, dia dipanggil untuk mengikuti pendidikan Lemhannas dan setelah rampung ditugaskan menjadi WakaPolda Metro Jaya (1989-1990). Kemudian tugas baru selaku Dir Bimmas Polri sudah menunggunya.

Selama di Mabes Polri itu, dia termasuk salah seorang pemrakarsa terbentuknya Bintara Pariwisata dan Babin Kamtibmas. Memasuki tahun 1991, Banurusman meninggalkan Jakarta, dan menjabat Kapolda Jabar di Bandung. Setelah itu dia menjadi Kapolda Metro Jaya, selama 1992 hingga awal 1993. Akhirnya, pada April 1993, Banurusman dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri menggantikan pendahulunya, Jenderal Polisi Drs Kunarto. Kini, Banu dikaruniai tiga orang anak, seorang putra dan dua orang putri. Sang sulung, anak lelakinya, Urip Witnu Laksana, kini mengikuti jejak ayah-nya menjadi prajurit Polri. Anaknya yang kedua dan ketiga, masing-masing bernama Ratih Jelantik Pustikasari dan Pika Rustia Cempaka. dan sudah dikaruniai 6 orang cucu. Dania laksana , Tania Laksana , Win Wicaksana , almarhum Salwa , Nayla , Dan Davian Satya Danendra. dan salah seorang cucunya yang bernama Tania Laksana juga menggeluti bidang hukum. sekarang ia sedang berkuliah di Universitas Trisakti, Fakultas Hukum.

http://id.wikipedia.org

Kunarto Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1991–1993

Kunarto

Kunarto (lahir di Yogyakarta, 8 Juni 1940; umur 70 tahun) adalah mantan Kapolri periode 1991 - 1993. Sejak masih di bangku SD dia sudah bercita-cita menjadi polisi. Sehingga, begitu tamat SLTA (1961), dia langsung melamar menjadi polisi. Sesudah itu pada tahun 1961, Kunarto masuk PTIK Angkatan IX dan rampung pada 1970. Latar belakang pendidikan tinggi kepolisian ditambah dengan potensi yang ada pada dirinya membuat kariernya terus menanjak. Sebab, setelah menamatkan PTIK, dia langsung ditugaskan menjadi Sepri Panglima Angkatan Kepolisian (1970).

Selama tahun 1971 sampai tahun 1973, dia dipercaya menjabat Dansikko 753 (Kepala Kepolisian Sektor) Matraman, Jakarta Timur. Setelah itu, ditugaskan menjadi Kepala Sekretariat Komdak (Kasetda) Metro Jaya (1973-1975). Pada tahun inilah dia mengikuti pendidikan di Seskopol, yang kemudian menjadi Sespri Kasops Hankam dengan pangkat Letnan Kolonel (1975-1979). Pada tahap akhir jabatannya di Kasops, dia memperoleh kesempatan untuk mengikuti Sekolah Staf dan Komando Gabu-ngan ABRI (Seskogab). Setamat dari Seskogab, Kunarto mendapat tugas cukup berat, yakni menjadi perwira intelijen di Mabes Hankam/ABRI, yang kemudian diangkat sebagai Ajudan Presiden (1979-1986). Setelah itu menjadi Wakapolda Metro Jaya dengan pangkat Brigjen (1986), Kapolda Sumatera Utara (1987-1989), dan menjabat Kapolda Nusa Tenggara berpangkat Mayjen (1989-1990). Kunarto pun menjadi semakin matang dalam memimpin para anggotanya.

Setelah 11 bulan menjadi Kapolda Nusra, pada 1990 diangkat menjadi Askamtibmas Kasum ABRI. Akhir-nya, persis pada tanggal 20 Februari 1991, Kunarto, yang waktu itu berpangkat Letjen, dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri, di Istana Negara. Selanjutnya, pada 27 Februari 1991 pagi, dilangsungkan serah terima jabatan Kapolri dari Jenderal Polisi Drs Sanoesi kepada Letjen Polisi Drs Kunarto. Masa kepemimpinan Kunarto, dinamika masyarakat Indonesia ditandai oleh berbagai kemajuan sosial, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan nasional.

Kunarto

Memang, selain memberikan sumbangan positif, kemajuan itu juga memiliki dampak yang antara lain berupa semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Dan, inilah tantangan Polri, yang telah diantisipasi Kapolri Kunarto dengan cara meng-gelar berbagai pertemuan, studi dan pengkajian serta serangkaian operasi strategis kepolisian. Hasilnya memang cukup mengesankan, kondisi dan situasi Kamtibmas selama kepemimpinan Kunarto, terutama terhadap berbagai peristiwa kejahatan kontemporer, tetap bisa ditanggulangi oleh aparat Polri.

Pada tahun 1967, Kunarto menyunting gadis sedesanyayang bernama Warsiyah. Pasangan Kunarto-Warsiyah dikaruniai dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama Rino Adi Kuswaryono dan Hariadi Kuswaryono. Kunarto sendiri, sekarang ini tetap mendapat kepercayaan dari Pemerintah untuk mengemban tugas sebagai Wakil Ketua BPKP, yang kini jabatan ketuanya dipegang oleh J.B. Sumarlin. Sedangkan dalam dunia keolahragaan, Kunarto pun masih aktif menjadi Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)

Mochammad Sanoesi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1986–1991

Letnan Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi

Letnan Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi (lahir di Bogor, Jawa Barat, 15 Februari 1935 – meninggal di Jakarta, 26 Desember 2008 pada umur 73 tahun) adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia sejak 7 Juni 1986 hingga 19 Februari 1991.

Lulusan PTIK Angkatan VII ini kemudian dilantik menjadi Komisaris Polisi II. Selanjutnya, dia belajar di International Police Academy, Amerika Serikat (1969). Dia pun mengikuti pendidikan karier lainnya di Polri dan ABRI, seperti Seskopol (1970) dan Sesko ABRI-Gabungan (1976). Namun, karier Sanoesi dalam dinas kepolisian dimulai sejak menjabat sebagai Komandan Resort Kepolisian 1051 Madiun (1963-1968). Lalu menjabat Kastaf Komdin 104 Kediri (1968-1972) dan Paban III/Litbang, Komandan Pusat Kesenjataan Administrasi dan Kastaf Kobangdildat Polri (1972-1981).

Biografi

Kapolri Moch Sanoesi mempunyai pandangan bahwa dalam menjalankan tugasnya Polri harus mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, baik yang dimilikinya sendiri maupun yang ada pada masyarakat. Selain itu seluruh potensi yang ada juga harus didinamisir agar mampu mendukung tugas-tugas Polri. Berangkat dari sanalah kemudian Sanoesi sebagai Kapolri mencanangkan motto Optimasi dan Dinamisasi yang kemudian terkenal dengan istilah Opdin.

Mochammad Sanoesi

Dari pengalaman bertugas di kewilayahan dan di bidang pendidikan itu, dia melihat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Polri diperlukan penyempurnaan mekanisme dan sistem pendidikan Polri. Lantas dia pun mengajukan wawasan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polri mutlak harus dilandasi dengan penggunaan ilmu dan teknologi. Maka, lahirlah falsafah Vidya Satyatama Mitra, yang berarti, Pengetahuan adalah Sahabat Paling Setia. Agar wawasan itu terus diingat, kemudian dilekatkan pada Pataka Kobangdildat Polri berupa sasanti Widya Satyatama Mitra.

Sewaktu Sanoesi menjabat Kadis Litbang Polri (1981-1982), peran Iptek makin menjadi pengasah profesionalisme Polri. Misalnya, waktu itu, Sanoesi mengajak sejumlah pakar berbagai disiplin ilmu dari Universitas Indonesia untuk merumuskan deskripsi tentang masyarakat dari dimensi Kamtibmas. Pendidikan dan Iptek itu pula yang menjadi modal dan pengalaman berharga dalam mendinamisasikan tanggung jawabnya selaku Kapolda Kalimantan Selatan dan Tengah (1982-1984). Di Kalimantan itu pun dia menjalin dialog komunikatif dengan para tokoh masyarakat, terutama tokoh agama, dalam memelihara Kamtibmas. Dia kemudian diangkat menjadi Asisten Kepala Staf Umum ABRI Bidang Kamtibmas (Askamtibmas Kasum ABRI) pada 1984-1985, lalu menjadi Kapolda Jawa Tengah (1985).

Ketika menjabat Askamtibmas Kasum ABRI, Sanoesi diperintahkan menyusun Strategi Pembinaan Kamtibmas jangka sedang (1984-1988). Naskah inilah yang kelak menjadi embrio dari penggelaran Strategi Opdin (Optimasi dan Dinamisasi) sewaktu Sanoesi menjabat Kapolri. Strategi Opdin ini juga dimaksudkan sebagai benang merah kelanjutan dari kedua Strategi Kapolri sebelumnya, yaitu "Pola Dasar Pembenahan Polri" oleh Kapolri Jenderal Pol DR Awaloedin Djamin MPA, dan "Rencana Konsolidasi dan Fungsionalisasi (Rekonfu)" oleh Kapolri Jenderal Pol Anton Soedjarwo.

Semua itu didasarkan pada kesadarannya bahwa proses pembangunan Polri dan citranya dalam masyarakat bukanlah merupakan proses yang ditempuh secara terpenggal-penggal, melainkan merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten. Atas segenap pengabdiannya, antara lain Sanoesi menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, dan Bintang Yudha Dharma Nararya. Sementara dari dunia internasional dia menerima Bintang Pratama Born (Thailand), Bintang Panglima Satya Mahkota (Malaysia) dan Comandeur de la Legian D'honneur.

Anton Soedjarwo Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1982–1986

Anton Soedjarwo

Anton Soedjarwo (lahir di Bandung, Jawa Barat, 21 September 1930 – meninggal di Jakarta, 18 April 1988 pada umur 57 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dari tahun 4 Desember 1982 hingga tahun 1986. Putranya, Rudi Soedjarwo, adalah seorang sutradara film.

Alur waktu kehidupan
1952 - lulus dari SMU di Magelang
1954 - lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) di Sukabumi
1954-56 - Inspektur Kepala Kepolisian di Palopo
1956 - ajudan Kapolri Sukanto Tjokrodiatmodjo
1956-57 - Kepala Bagian Lalu-lintas di Makassar
1957-58 - atase Seksi Hubungan Luar Negeri Biro Organisasi Markas Besar Polri
1959-61 - Komandan Pasukan di Brimob
1960 - pelatihan ranger di Porong
1961 - pelatihan infantri di Amerika Serikat
1962-64 - Komandan Batalyon 1232/Pelopor di Brimob
1962 - memimpin unit yang masuk ke Irian Barat
1964-72 - Komandan, Resimen Pelopor, Brimob
1968 - menghadiri Police Staff College in Lembang
1969 - lulus kursus pasukan penerjun payung di Sukasari
1969-72 - mengepalai Kepolisian wilayah Tanjung Priok dan Pasar Ikan
1972-74 - Komandan, Kores 102, Kodak 10 di Malang
1974 - Komandan, Komapta
1974 - Komandan, Komando Daerah Kepolisian (Kodak) 11 (Kalimantan Barat)
1978 - Komandan, Kodak 2 (Sumatra Utara)
1978 - 82 - Brigjen (Pol.), kemudian Mayjen (Pol.), Kodak 7 (Jakarta Raya)
1982 - 1986 - Kapolri

http://id.wikipedia.org
Pranala luar
(en) Current Data on Indonesian Military Elite, diakses 14 November 2005
(en) The 1983 Ramon Magsaysay Award for Community Leadership - CITATION for Anton Soedjarwo - Ramon Magsaysay Award Presentation Ceremonies - 31 August 1983, Manila, Philippines
Profil di Tokoh Indonesia

Awaluddin Djamin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1978–1982

Awaloedin Djamin

Awaloedin Djamin (lahir di Padang, Sumatra Barat, 26 September 1927; umur 82 tahun) adalah Kapolri periode 1978 - 1982.

Karier

Setamat SLTA, dia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi (1949-1950). Masuk menjadi prajurit polisi, kemudian menempuh pendidikan di PTIK hingga lulus tahun 1955. Dia lalu ditempatkan pada bagian Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara (1955) dan menjabat Kasi Umum Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara (1958). Kemudian dia memperdalam studinya di University of Pitsburgh dan dilanjutkan ke University of Southern California, Amerika Serikat, hingga menggondol gelar PhD pada 1962.

Sepulang dari Amerika Serikat, Awaloedin menjabat sebagai Lektor Luar Biasa PTIK (1964). Kemudian, berturut-turut menjadi Direktur Kekaryaan Depak (1964), Anggota Musyawarah Pembantu Perencana Nasional (1965), Anggota DPRGR (1964-1966), Menteri Tenaga Kerja Kabiriet Ampera (1966), dan Deputi Pangak Urusan Khusus semasa Kapolri Hoegeng Iman Santoso (1968). Sebelum ditugaskan sebagai Duta Besar RI untuk Jerman Barat (1976), terlebih dulu dia menjadi D-rektur Lembaga Administrasi Negara (1970). Dan akhirnya, dia dipanggil pulang ke Jakarta untuk dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri, pada 26 September 1978.

Awaloedin menjabat Kapolri selama empat tahun, dari tahun 1978 sampai tahun 1982. Selain semasa ke-pemimpinannya organisasi Polri diarahkan pada kelembagaan yang dinamis dan profesional, pada masa Awaloedin pula KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 sebagai hasil karya bangsa Indonesia sendiri disahkan DPR-RI. KUHAP sebagai pengganti Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR), hukum acara pidana produk kolonial Belanda yang dianggap telah usang dan tidak manusiawi. Dalam hal ini, Polri berperan aktif menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi KUHAP baru itu.

Hasratnya dalam bidang pendidikan, ternyata belum sirna. Terbukti, Awaloedin masih pula mengabdikan dirinya dalam pendidikan dan pengembangan profesi kepolisian. Setelah tidak lagi menjadi Kapolri dia masih bersedia menjabat sebagai Dekan PTIK yang notabene berada di bawah Kapolri. Tapi kecintaan kepada Polri dan demi nusa dan bangsa membuat Awaloedin tidak mau terjebak dalam status simbol. Maka dia memilih tetap menerima jabatan Dekan PTIK.

Bintang Jasa

Awaloedin menerima sejumlah penghargaan sebagai tanda jasanya. Diantaranya menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara dan Bintang Mahaputra Adipradana. Juga Satya Lencana Perang Kemerdekaan (I dan II), SL Karya Bhakti, SL Yana Utama, SL Panca Warsa, SL Penegak dan SL Veteran Pejiiang RI. Dari luar negeri, dia menerima Das Gross Rreuz (Pemerintah Jerman Barat).

Pranala luar
(id) Awaloeddin Djamin "Menangkap Orang Harus Ada Bukti Permulaan"