Bambang Hendarso Danuri Polri Mandiri dan Profesional

Bambang Hendarso Danuri

Bambang Hendarso Danuri berjanji akan mengakselerasi transformasi Polri menuju Polri mandiri, profesional, dan dipercaya masyarakat. Setelah memaparkan visi-misi (janji) itu, mantan Kapolda Sumut itu diterima secara aklamasi oleh DPR (24/9/2008) menjadi Kapolri setelah melalui fit and proper test Komisi III DPR (22/9/2008).



Lulusan Akpol 74 kelahiran Bogor, 10 Oktober 1952, itu menduduki kursi Tribrata I menggantikan Jenderal Pol Sutanto yang pensiun 30 September 2008.



Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol. Bambang Hendarso Danuri , itu satu-satunya calon Kapolri yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden sebelumnya telah menerima beberapa masukan dari berbagai macam kalangan, termasuk dari Komisi Kepolisian. Mensesneg Hatta Radjasa mengatakan, Presiden Yudhoyono hanya mengajukan satu nama calon, karena pertimbangan agar Bambang Hendarso bisa terpilih menjadi Kapolri baru.


Pada pemilihan Kapolri periode sebelumnya, Dai Bachtiar dan Sutanto juga merupakan calon tunggal. Namun calon tunggal bukan berarti akan langsung disetujui Komisi III.


Pencalonan tunggal Bambang ini mendapat dukungan dari semua fraksi DPR. Sesuai dengan UU 2/2002 pasal 11, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Pelantikan Bambang Hendarso Danuri menjabat Kapolri baru dilakukan pada 30 September 2008 di istana.


Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri oleh anggota komisi III DPR, Bambang mendengarkan dengan serius setiap pandangan fraksi. Dia didampingi Derenbang Polri Brigjen Pol Tjuk Sukiadi dan Spripim Kapolri Kombes Pol Suhardi A, serta Karo Analis Bareskrim Brigjen Pol Mathius Salempang, Direktur III/Tipikor Brigjen Pol Jose Rizal, dan sejumlah personel Bareskrim Polri.

Bambang, mantan Kapolda Sumut itu memulai dengan paparan visi dan misinya yang diberi judul Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Mandiri, Profesional, dan Dipercaya Masyarakat.



Mantan Kapolda Kalimantan Selatan (2005), itu mengatakan akan melanjutkan program prioritas Kapolri Sutanto seperti pemberantasan judi, narkotik, terorisme, korupsi, dan illegal logging. Menurutnya, tak harus ganti pimpinan lalu ganti visi, misi, dan program karena organisasi (akan) mengalami discontinuity. Dia menyampaikan visi-misi sesuai dengan perumusan grand strategy Polri 2005-2025.

Sementara program baru dengan prinsip hemat struktur dan kaya fungsi supaya tidak membebani anggaran yang ada. Misalnya, mengubah struktur Densus 88/Antiteror; dari semula di setiap Polda menjadi cukup di delapan wilayah strategis. Di antaranya Jakarta dan Surabaya.

Dia juga akan menempatkan enam pangkalan wilayah Polisi Air di tempat strategis. Kemudian, membangun Indonesian Automotive Fingerprint Information System, membikin Pusat Informasi Kriminal Nasional, melanjutkan pembangunan kesatuan wilayah, dan memperbaiki manajemen keuangan Polri.

Suami dari Nanny Hartiningsih, itu juga akan mempercepat transformasi kultural. "Polisi itu harus melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Salah satu caranya dengan memperbaiki SDM. Trust building ditarget pada 2010," kata peraih penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Karya Bhakti dan Satya Lencana Ksatria Tamtama itu.



Lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta itu juga berjanji meningkatkan pendapatan anggota Polri di kisaran Rp 7 juta hingga Rp 47 juta.



Dia juga berjanji akan menegakkan disipilin dan tindakan tegas. "Jika ada anggota yang melakukan pembiaran (pidana) akan kita tindak. Akan ada tim operasi bersih," janjinya. Sebelum melangkah dengan tindakan hukum ke luar, Bambang akan melaksanakan tindakan ke dalam lebih dulu dalam seratus hari pertama pelaksanaan tugasnya. "Ini amanah yang berat, tapi saya akan laksanakan sesuai komitmen," katanya.



Bambang juga berjanji polisi akan netral dan tidak berpihak dalam Pemilu 2009. Dia juga berjanji membuka hotline untuk warga masyarakat yang akan mengadukan kinerja polisi yang dianggap tidak tepat.

Sesuai data di pusat data Tokoh Indonesia, Bambang lulusan Akademi Kepolisian tahun 1974. Dia meraih gelar sarjana (S1)dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta.



Adik dari mantan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen (Purn) Tritamtomo ini menapaki karir dari Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat (1975), kemudian menjadi Kapolres Jayapura (1993). Karirnya terus menaik dengan menjabat Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994). Lalu beberapa kali menjadi Kadit Serse Polda, mulai dari Kadit Serse Polda Nusa Tengggara Barat (1997), Kadit Serse Polda Bali (1999), Kadit Serse Polda Jawa Timur (2000), dan Kadit Serse Polda Metro Jaya (2005).



Kemudian menjadi Kapolda Kalimantan Selatan (2005) dan Kapolda Sumatera Utara (2005-2006). Sebelum menjadi Kapolri, dia menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri (2006-2008).

Bambang mengawali karirnya di kepolisian ketika menjadi Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat tahun 1975. Setelah itu karirnya terus melesat hingga antara lain pernah menjabat sebagai Kapolres Jayapura (1993), Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994), Kadit Serse Polda Nusa Tengggara Barat (1997), Kadit Serse Polda Bali (1999, Kadit Serse Polda Jawa Timur (2000), Kadit Serse Polda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara (2005-2006) dan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (2006).



Atas berbagai pengabdiannya, dia antara lain menerima penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Karya Bhakti, dan Satya Lencana Ksatria Tamtama.



Dilantik

Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dilantik dan disumpah sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Selasa 30 September 2008.

Bambang menggantikan Jenderal (Pol) Sutanto yang memasuki pensiun, 30 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 55/Pol/2008. Sebelum dilantik, Bambang baru naik pangkat menjadi jenderal penuh. Ia adalah lulusan Akademi Polisi (Akpol) 1974, satu angkatan di bawah Sutanto.


Seusai pelantikan, Bambang mengemukakan bahwa tugas yang diberikan kepadanya cukup berat dan penuh tantangan. Ia menyatakan akan menjaga keberlanjutan apa yang sudah dilaksanakan Sutanto.



”Kelanjutan program tetap kami jadikan prioritas,” ujarnya. Antara lain, pertama, terkait dengan kebijakan ke dalam, seperti penerimaan taruna Akpol dan bintara Polri yang bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedua, mengambil tindakan tegas untuk kejahatan seperti judi, pembalakan liar, kejahatan konvensional, terorisme, dan narkotika.

Dia berjanji akan bertindak lebih keras. "Anggota dan pejabat yang masih melakukan pembiaran akan kami tindak. Itu komitmen. Pelayanan masyarakat juga akan kami tingkatkan. Tentunya, ke depan, kita menghadapi Pemilu 2009. Ini prioritas bersama TNI untuk mengamankannya hingga pemilihan presiden dan wakil presiden,” ujarnya.

Acara pelantikan Bambang itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat negara, seperti Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, Ketua MA Bagir Manan, Ketua KPK Antasari Azhar, Ketua BPK Anwar Nasution, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira mengatakan, serah terima jabatan Kepala Polri direncanakan berlangsung di Markas Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis, 9 Oktober 2008. ►TI/TSL

Bambang Hendarso Danuri
Polisi Tegas dan Humanis


Jakarta, 6 Desember 2008: Dalam dua bulan pertama masa jabatannya, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri membuat gebrakan yang cukup menyedot perhatian publik: operasi pemberantasan preman dan menindak delapan perwira tinggi Polri.

Gebrakan ke luar dilakukan melalui operasi kejahatan jalanan (operasi preman), sedangkan gebrakan ke dalam dilakukan dengan menindak delapan perwira tinggi yang pernah menjabat di Kepolisian Daerah Riau karena dianggap bertanggung jawab terhadap perjudian. Gebrakan itu, selain tetap dikritik, juga diapresiasi termasuk oleh kalangan DPR, dengan catatan hal tersebut akan dilakukan secara konsisten.

Dalam percakapan khusus dengan Kompas, didampingi Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, Jumat (5/12), Bambang menyampaikan latar belakang kebijakannya.

Kepala Polri mengatakan, hal itu dilakukan demi menggenjot reformasi kultural Polri, yang selama ini dianggap jalan di tempat, tanpa perubahan berarti. Melalui gebrakan itu, Bambang juga menargetkan untuk membentuk wajah Polri yang tegas dan humanis. Dengan demikian, rasa aman dan nyaman masyarakat akan lebih terjamin.

Berikut ini adalah petikan percakapan tersebut:

Bagaimana sebenarnya upaya untuk membentuk polisi yang humanis tersebut?

Dalam setiap kesempatan di DPR, misalnya, perubahan kultur kita dinilai jalan di tempat. Ini kita evaluasi. Intinya, menurut saya, mulai dari lembaga pendidikan di Polri yang harus dibenahi. Tanpa pembenahan di sini, masalah kultur (negatif) tidak akan pernah selesai.

Proses rekrutmen, mau sekolah, mau mutasi, kalau ada yang coba-coba memungut uang, laporkan asalkan laporan itu bukan fitnah dan bisa dibuktikan, maka akan diproses di pengadilan umum. Saya tidak akan tolerir betul. Supaya ada efek jera, kalau tidak susah.

Polisi tidak bisa lagi bersikap sombong, arogan. Masyarakat tidak bersimpati, kebijakan apa pun yang kita buat omong kosong. Kita harus bisa mengajak masyarakat, dengan kedudukan yang sejajar. Di London, polisi begitu dicintai rakyatnya, disebut bobby, kenapa di Indonesia tidak bisa?

Bagaimana konkretnya hal itu dilakukan sistematis?

Semua pejabat tinggi setingkat kepala polda dan pejabat di Mabes Polri harus menandatangani pakta integritas yang dievaluasi per tiga bulan oleh gugus kendali mutu di bawah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum). Setiap tiga bulan, setiap polda dipotret tingkat pengaduan masyarakat dan keluhan terkait penyimpangan aparat. Kalau merah, dalam tiga bulan pertama harus diusahakan kuning, lalu hijau. Jika tiga bulan kedua masih merah, diberi warning. Tiga bulan ketiga masih merah juga, terpaksa (pejabatnya) diganti.

Ini bukan sesaat saja untuk sekadar popularitas. Soal di Riau, misalnya, Irwasum sudah mengumumkan kepala poltabes yang dicopot. Ini bukan berarti saya melindungi yang perwira tinggi, tidak. Supaya ke dalam ada efek jera. Mereka tidak membekingi perjudian, tetapi bertanggung jawab dalam konteks manajerial. Saya juga tidak ingin organisasi saya ini goyang.

Bagaimana menjaga keberlanjutan operasi preman, terlebih di tahun mendatang potensi masalah menjelang pemilu dan dampak sosial krisis global cukup besar?

Operasi preman ini tidak berarti nanti selesai. Kehadiran polisi di wilayah yang rawan harus ada pos yang mobile. Dengan begitu, masyarakat melihat, tahu, dan merasakan kehadiran polisi. Tujuan utama saya melalui operasi kejahatan jalanan (preman) ini adalah masyarakat merasakan polisi ada dan memberi sesuatu.

Apabila pengaduan masyarakat tidak direspons, pejabat terdepannya yang kami tegur, bukan polisi yang di lapangan. Kita harus begitu ke dalam, tidak bisa lagi menolerir.

Apa yang dirasakan masyarakat harus direspons. Orang merasa tidak nyaman naik mobil ke tempat tertentu dicongkel, ada paku, pedagang kecil di pasar dipalak. Hal-hal ini harus ditindak kalau kita mau memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini target saya.

Bagaimana dengan terorisme, terutama setelah kejadian di Mumbai yang polanya tidak lagi peledakan bom?

Prinsipnya kita harus tetap hati-hati. Masyarakat curiga sedikit sebaiknya lapor. Kejadian seperti di Mumbai harus bisa dideteksi secara dini sehingga perlu sinergi antara polisi dan masyarakat.

Aparat Polri dan TNI kerap bentrok. Apa akar persoalannya dan cara mengatasinya?

Kami sudah komitmen bersama dengan Panglima TNI. Hingga komandan di tingkat bawah dengan kepala polres, kepala polda sudah berkomitmen. Jangan sampai terjadi lagi. Kalau terjadi, komandan langsung turun lapangan segera supaya tidak melebar. Dibuat kegiatan bersama yang bisa membuat situasi bersahabat. Pilar NKRI itu ada di kita, TNI-Polri. Kalau kita ini potretnya seperti itu, bagaimana dengan masyarakat? (Kompas Sabtu, 6 Desember 2008) ►TI/TSL

BIODATA:

Nama    :Bambang Hendarso Danuri
Pangkat:Jenderal Polisi
Lahir     :Bogor, 10 Oktober 1952
Agama  :Islam
Jabatan:Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)

Isteri:
Nanny Hartiningsih

Pendidikan:
- Akademi Kepolisian (1974)
- Meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta

Karir:
- Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat (1975)
- Kapolres Jayapura (1993)
- Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994)
- Kadit Serse Polda Nusa Tengggara Barat (1997)
- Kadit Serse Polda Bali (1999)
- Kadit Serse Polda Jawa Timur (2000)
- Kadit Serse Polda Metro Jaya (2005)
- Kapolda Kalimantan Selatan (2005)
- Kapolda Sumatera Utara (2005-2006)
- Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri (2006-2008)
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (2008-sekarang)

Penghargaan:
- Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun
- Satya Lencana Karya Bhakti
- Satya Lencana Ksatria Tamtama
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)